MENITNEWS.COM, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, secara resmi menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah, atau hari pertama puasa, akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025 mendatang.

Hal ini diterapkan dalam Maklumat PP Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 H. Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, M Sayuti.

“Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” kata Sayuti dalam konferensi pers.

Dikatakan Sayuti, penetapan itu berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah.

“Sehingga hilal sudah wujud pada saat matahari terbenam pada Jumat, 28 Februari 2025 di seluruh wilayah Indonesia. Bulan berada di atas ufuk, karena itu hilal sudah wujud di wilayah Indonesia pada 1 Ramadan 1446 Hijriyah, dengan demikian jatuh pada Sabtu pahing 1 Maret 2025 Masehi,” terangnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga telah menetapkan 1 Syawal 1446 H atau Hari Raya Idulfitri jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

Sayuti mengatakan, pada hari Sabtu Kliwon, 29 Ramadan 1446 H bertepatan dengan 29 Maret 2025 M, ijtimak jelang Syawal 1446 H terjadi pada pukul 17:59:51 WIB. Ia menambahkan, tinggi Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta yaitu -01° 59¢ 04², hilal belum wujud.

“Pada saat Matahari terbenam, Sabtu, 29 Maret 2025 M, di seluruh wilayah Indonesia Bulan berada di bawah ufuk, hilal belum wujud. Karena itu umur bulan Ramadan 1446 H, disempurnakan atau istiqmal menjadi 30 hari,” ungkap Sayuti.

Selain menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal, PP Muhammadiyah juga menetapkan 10 Zulhijah yang merupakan Hari Raya Idul Adha 2025, Idul Adha jatuh pada 6 Juni 2025.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama belum menetapkan kapan 1 Ramadan akan dimulai.

Kemenag baru akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadhan 1446 Hijriah/2025 pada 28 Februari 2025 untuk menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad dalam keterangannya. (bs)