MENITNEWS.COM, PALOPO — Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanzah, ditengarai terafiliasi dengan salah satu kandidat menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Palopo, kini menjadi atensi. Utamanya terkait netralitas.

Sebab, beredar sebuah foto yang menunjukkan Firmanzah, bersama mantan Calon Wali Kota Palopo, Trisal Tahir. Dimana, Trisal sebagai peraih suara terbanyak di Pilwali Palopo, tersandung kasus ijazah palsu hingga didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU), menguat nama istri Trisal Tahir, Naili yang menggantikan suaminya untuk kembali berpaket dengan Akhmad Syarifuddin Ome.

Sehingga kedekatan Pj Wali Kota dan Trisal Tahir, secara tidak langsung netralitas Pemerintah Daerah diragukan.
Apalagi kedekatan mereka terbangun menjelang PSU.

Maka dari itu, Firmanza yang berlatar belakang birokrat, dinilai tak seharusnya menunjukkan sikap demikian. Sebab seorang ASN, sebagai aparatur pemerintahan dituntut untuk menjunjung tinggi netralitas dan tak memihak ke paslon manapun.

Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman menilai, itu membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Namun, ia mengimbau kepada para ASN untuk tetap menjaga netralitas agar situasi harmonis dan kondusif menjelang PSU Palopo.

Jufri Rahman menegaskan, ketentuan dan aturan mengenai netralitas ASN sudah sangat jelas. Sehingga apapun pelanggaran netralitasnya bisa berimbas konsekuensi hukum.

“Jangan karena mempersulit atau bahkan membahayakan posisi dan karier saudara sebagai ASN, hanya karena kepentingan sesaat (Pilkada),” harap Jufri Rahman.

Jufri Rahman juga mengimbau kepada sesama ASN untuk saling mengingatkan terkait netralitas ini. Menurut dia, siapapun yang memenangkan Pilkada sudah ditakdirkan dan hal itu tidak dapat berubah hanya karena keterlibatan ASN.

“Yakinilah bahwa para kandidat peserta Pilkada ini, sudah lahir menggenggam takdir masing-masing dan takdir itu tidak akan berubah atau tertukar hanya karena keterlibatan ASN sebagai Tim Sukses,” terangnya.

“Mari kita saling mengingatkan di antara teman-teman ASN Kota Palopo, untuk menjaga diri dari keterlibatan secara aktif dalam kontestasi Pilkada pada saat PSU Palopo nanti,” jelasnya.

Semenjak foto Pj Wali Kota Palopo dan Trisal Tahir, viral di media sosial, desakan untuk mengganti Firmanza pun bergulir.

Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulawesi Selatan, Samsang Syamsir mengatakan, meskipun tindakan Pj Walikota Palopo tersebut dapat diklaim sebagai hal yang biasa saja, namun menimbulkan banyak spekulasi.

“Mungkin saja foto bersama Pj Walikota Palopo, dengan eks salah satu kandidat yang didiskualifikasi adalah pertemuan biasa tanpa muatan politik. Namun tentu akan menimbulkan banyak spekulasi karena adanya momentum PSU yang masih proses persiapan,” ujarnya.

Ia mengatakan, meski pertemuan tersebut tak bermuatan politik, tetapi sebagai pejabat publik yang mestinya netral, telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat akan menghadapi Pilkada ulang.

“Butuh pembuktian khusus untuk memastikan pelanggaran netralitas, namun dari aspek etik tentu ini tidak elok. Karena spekulasi dan kegaduhan menjadi dampak buruk perilaku menyalahi etik tersebut,” tambah Samsang.

Koordinator FIK ORNOP Sulsel ini menjelaskan, bahwa sikap Pj Walikota Palopo ini semakin mempertegas adanya orientasi kepentingan tertentu dalam Pilkada. Dia mengatakan, semestinya sebagai aparatur pemerintahan, seorang Pj Walikota tidak menunjukkan keberpihakannya kepada paslon mana pun.

“Dalam beberapa observasi, Pj di berbagai daerah banyak dinilai sebagai kaki tangan kepentingan tertentu. Dengan menunjukkan sikap keberpihakannya pada calon tertentu, jika Pj tidak memahami batasannya maka salah bersikap justru bisa mempertegas bahwa penilaian tersebut benar,” pungkasnya. (hmk)