MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Komisi B DPRD Kota Makassar, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Butung. Sidak ini digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sistem perparkiran yang sangat semrawut, dan status retribusi pasar yang tidak melibatkan PD Pasar Makassar Raya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mengungkapkan bahwa banyak aspirasi warga yang masuk, terutama menjelang Lebaran, terkait kondisi parkir dan penarikan retribusi di Pasar Butung.

“Banyak aspirasi yang masuk tentang bagaimana statusnya Pasar Butung. Jadi, makanya kita turun, apalagi ini menjelang Lebaran, banyak suara yang masuk tentang parkirannya. Banyaknya mobil yang berkeliaran depan Pasar Butung yang semrawut,” ujar Ismail, Jumat, 21 Maret 2024.

Dari hasil sidak, Ismail, menyampaikan bahwa PD Pasar Makassar Raya tidak pernah menerima kontribusi apa pun dari Pasar Butung, meskipun pasar tersebut menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

‘Sebenarnya ada perjanjian antara Pemerintah Kota dan Pengelola Pasar Butung. Berdasarkan hasil sidak ini, ternyata PD Pasar Makassar Raya, belum pernah menerima apapun dari Pasar Butung,” beber Ismail.

Untuk menindaklanjuti temuan ini, Komisi B DPRD Makassar berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengelola Pasar Butung dan PD Pasar Makassar Raya.

Selain masalah retribusi, sidak juga menemukan banyaknya parkir liar di luar area Pasar Butung, terutama 10 hari menjelang Lebaran.

“Itu yang mau kita tertibkan semua. Makanya tadi kita panggil seluruh Direksi PD Parkir, karena aspirasi yang masuk banyak pengendara yang mengeluh tentang tarif parkir yang cukup tinggi. Dan ternyata itu dilakukan oleh jukir-jukir liar,” ungkap Ismail, yang juga merupakan politisi Partai Golkar.

Komisi B berharap agar sistem perparkiran di area Pasar Butung, segera ditertibkan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya menjelang Lebaran.

Ismail menegaskan bahwa hasil sidak ini, akan menjadi acuan untuk mengambil langkah tegas bersama pihak-pihak terkait.

Dengan temuan-temuan ini, Komisi B DPRD Makassar berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengelolaan pasar dan parkir demi menciptakan suasana yang lebih tertib dan transparan bagi masyarakat. (*)