MENITNEWS.COM, TAKALAR — Pemandangan Umum Fraksi NasDem DPRD Takalar, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Takalar Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan pada Kamis, 10 April 2025.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Takalar, Nur Alim Rukman DN, menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dengan berbagai proses pembangunan, telah dan sedang dilaksanakan saat ini. Dimana manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat.

“Harus diakui, perkembangan pembangunan mulai bangkit kembali dan on the track. Baik di masa kepemimpinan Pj Bupati Takalar, Dr. Setiawan Aswad, berkelanjutan hingga Pj Bupati, Dr. Muhammad Hasbi, S.STP, dan berlanjut hingga Bupati dan Wakil Bupati Takalar saat ini, Muhammad Firdaus Daeng Manye-Hengky Yasin,” paparnya.

Nur Alim melanjutkan, pemerintahan berjalan dengan sistem meritokrasi. Sistem yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja, bukan pada latar belakang apapun.

“Pemerintahan kembali ‘kekhittahnya’, yang semakin memacu semangat jajaran pemerintahan beserta seluruh elemen masyarakat, mengerahkan seluruh potensi untuk terus mengembangkan diri menuju Pembangunan Berkelanjutan (sustanaible development), demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.

Ditambahkan Nur Alim, sejumlah keberhasilan pembangunan telah terlihat oleh semua. Baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.
Pengembangan pertanian juga menjadi bagian penting dalam pembangunan di daerah ini, yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal dan menetap di wilayah pedesaan yang memiliki sumber daya alam, menghasilkan bahan pangan, dan komoditas pangan lainnya.

“Oleh karena itu, pengembangan di bidang pertanian modern sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya para petani juga para nelayan. Peningkatkan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan listrik juga masih menjadi bagian yang terus menjadi perhatian kami, yang bertujuan agar Kabupaten Takalar senantiasa dan akan terus ‘MENYALA’,” papar Nur Alim.
‎
Selanjutnya, Nur Alim Rukman DN, mengemukakan Pemandangan Umum Tentang LKPJ Akhir Tahun 2024 Kabupaten Takalar. Poin-poinnya adalah:

1. Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar tahun 2024 tercatat sebesar 72,06. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan IPM tahun 2023, yang hanya mencapai 71,46. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.
Diharapkan, dengan terus berfokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Pertumbuhan ekonomi Kab. Takalar pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,34%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai 3,86%. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan dalam kinerja sektor ekonomi daerah, yang dapat diatribusikan pada upaya pengembangan sektor-sektor produktif dan peningkatan daya saing. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Kab. Takalar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 23.510 jiwa, mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 25.010 jiwa.

“Penurunan ini mencerminkan keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah,” kata Ketua Fraksi NasDem, Nur Alim Rukman DN.

3. PDRB Perkapita Kabupaten Takalar pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 42.360.000, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai Rp. 41,140.000. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan peningkatan produktivitas masyarakat, yang didorong oleh berbagai sektor perekonomian, termasuk industri, pertanian, dan perdagangan. Dengan terus berfokus pada penguatan ekonomi lokal dan pengembangan potensi daerah, diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Takalar dapat terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang.

‎Lanjut, Nur Alim mengatakan, peningkatan ini menjadi pertanda bahwa Takalar bergerak ke arah yang lebih baik.
‎
‎Kemudian Nasdem meminta agar pencairan Alokasi Dana Desa dapat dipercepat setiap tahapnya, dan pemberian gaji perangkat desa setiap bulannya.
‎
‎”Kami mendorong pemerintah daerah sekiranya dapat memfasilitasi desa untuk dapat memberikan gaji perangkat desa setiap bulan demi kelancaran proses pemerintahan di tingkat desa,” pungkasnya. (*)