MENITNEWS.COM, BARRU — Demi membangun jejaring kolaborasi untuk penguatan kesejahteraan sosial di Sulawesi Selatan, STIKS Menuju ISKI Makassar melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Barru, Kamis (24/4/2025).

Rombongan disambut langsung Bupati Barru, And Ina Kartika Sari, yang juga mantan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara
rombongan STIKS-ISKI Makassar dipimpin Sekretaris Yayasan YPMI, Khudri Arsyad, mewakili Ketua YPMI Dr. Syamsu Rizal MI, M.Si. Turut hadir Wakil Ketua II, Wahyuni Husnah mewakili Ketua STIKS-ISKI, Prof. Dr. Muh. Akbar, Sekretaris LPPM, Rd. Zaky Miftahul Fasa, dan Bagian Administrasi dan Kemahasiswaan, Rizky Mardhani.

Beberapa agenda strategis yang dibahas dalam audiensi ini meliputi:
• Penjajakan kerja sama beasiswa pendidikan bagi putra-putri Kabupaten Barru.
• Pelaksanaan pengabdian masyarakat tematik.
• Riset kolaboratif di bidang kesejahteraan sosial.
• Advokasi dan penguatan kapasitas perempuan dan disabilitas dalam pembangunan daerah.

Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menyatakan dukungan penuh dengan apa yang akan dikerjasamakan tersebut.

“Kami menyambut baik kerja sama ini. STIKS-ISKI hadir di momen yang tepat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Barru. Pendidikan sosial yang berbasis empati dan pemberdayaan sangat kami butuhkan, khususnya untuk membangun Kabupaten Barru yang lebih inklusif,” kata Andi Ina.

Khudri Arsyad selaku Sekretaris Yayasan, menegaskan urgensi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan. Dia menyebut Kesejahteraan Sosial adalah Amanah UUD 1945, UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Asta Cita Ke-4 Presiden Prabowo Subianto.

“Indeks kesarjanaan kita masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN. Maka, kerja sama ini menjadi langkah penting untuk membangun Barru secara sinergis dan partisipatif,” jelas Khudri.

Sementara Husaimah Husain atau yang akrab disapa Ema Husain, Aktivis Perempuan Anti Korupsi dan Dosen STIKS, berharap Kabupaten Barru menjadi contoh baik bagi pembangunan kesejahteraan sosial.

“Tentunya yang memperhatikan hak-hak kelompok rentan, terutama perempuan dan penyandang disabilitas,” ucap Ema. (rls)