MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Plt Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum atau PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, bersama pejabat Kepala Bagian, menemui langsung Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Muhamad Risbiyantoro, di Kantor BPKP Jalan Bumi Tamalanrea Permai, Jumat (16/5/2025).

Kedatangan Plt Dirut PDAM, Hamzah Ahmad, bersama pejabatnya untuk melakukan konsultasi langsung dengan pihak BPKP, perihal pengembangan dan pemenuhan layanan air bersih di Wilayah Timur Kota Makassar.

“Kehadiran kami tiada lain untuk meminta arahan dan bimbingan sekaligus pendampingan dari BPKP Sulsel, agar setiap kegiatan yang kami laksanakan selalu mendapat pengawasan dan masukan agar tidak ada yang dirugikan apalagi sampe berimplikasi hukum,” jelas Hamzah Ahmad.

Lanjut Hamzah, ke depan ini pihaknya akan melakukan berbagai pembangunan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Makassar, khusus di Wilayah Timur Kota, yang hingga saat ini masih ada beberapa wilayah belum mendapatkan air bersih.

“Olehnya itu, kami hadir di sini agar perencanaan pengembangan pemenuhan tidak ada kendala apapun,”paparnya.

Lanjut Hamzah selaku Penjabat Direksi baru, yang diberi amanah dan tanggungjawab oleh  Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk melakukan penataan dan pembenahan. Maka sudah sepantasnya terus melaksanakan koordinasi dengan pihak BPKP, agar terus mendapat arahan dan masukan.

“Tentunya kami butuh pendampingan agar apa yang menjadi harapan kita semua yakni memenuhi kebutuhan air warga Kota Makassar dapat segera terlaksana sesuai dengan tenggat waktu yang kami sudah jadwalkan,” ujarnya.

Di hadapan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Hamzah Ahmad, berharap hasil konsultasi dengan BPKP dapat memberikan dukungan, masukan, bimbingan, serta arahan terhadap program tersebut.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Muhamad Risbiyantoro, menyambut baik kedatangan pejabat PDAM Makassar. Menurut dia, apa yang dilakukan Hamzah Ahmad sudah sangat tepat.

“Memang setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap Institusi harus ada pengawasan, supaya tidak Lepas Kontrol. Baik mulai dari Perencanaan Penganggaran, Proses Pelaksanaan, sampai Penyelesaiannya,” paparnya. (rls)