MENITNEWS.COM, MAKASSAR — SETARA Institute, sebuah Lembaga Nasional yang konsen pada isu-isu toleransi dan keagamaan, kembali menempatkan Makassar dalam daftar 10 kota rendah terkait toleransi di Indonesia tahun 2024, tepatnya di peringkat ketujuh. Parepare, juga di Sulawesi Selatan, berada di peringkat pertama.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menjelaskan rendahnya skor Indeks Kota Toleran (IKT) bukan hanya karena tingginya insiden intoleransi, tetapi juga karena kurangnya fokus dan inovasi khususnya dalam bentuk regulasi daerah dalam mempromosikan toleransi di kedua Kota tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Darius Allo Tangko dari Keuskupan Agung Makassar, menyoroti bahwa pertemuan dan dialog antar umat beragama.

“Itu sebagai upaya bersama menjaga kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Makassar, intens kami lakukan,” ujar Darius.

Termasuk membentuk ribuan agen moderasi beragama melalui Tokoh Agama pada 15 Kecamatan se Kota Makassar, untuk mempromosikan pentingnya menjaga kerukunan dan kehidupan toleransi di tengah-tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa rendahnya skor IKT Makassar lebih disebabkan oleh kendala regulasi, bukan karena kurangnya aktualisasi toleransi di tengah-tengah umat.

“FKUB, menurutnya, telah mengajukan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pemeliharaan toleransi dalam kehidupan beragama dan berkadyarakat melalui Badan Kesbangpol Kota Makassar,” ungkap Tokoh Agama Katolik Kota Makassar ini.

Senada dengan itu, Tokoh Agama sekaligus Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar, Usman Sofian, mengatakan bahwa selama ini pihaknya punya komitmen bersama Tokoh Lintas Agama, untuk memelihara kerukunan dan menjaga kehidupan toleransi dengan aktif melakukan dialog.

“Bahkan, momentum Bulan Suci Ramadan, kami menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama yang dilaksanakan di rumah ibadah lintas Agama,” terangnya.

Menurutnya selama ini Pemerintah Kota Makassar, punya komitmen kuat dalam pemeliharaan toleransi dan kerukunan ummat beragama, melalui program dan dukungan anggaran baik FKUB maupun Organisasi Keagamaan.

Jadi rendahnya indeks toleransi Kota Makassar, bukan karena faktor tingginya peristiwa dan kasus intoleransi, tetapi belum adanya regulasi daerah sebagai salah satu indikator dan variabel utama dalam penilaian indeks Kota toleransi oleh Setara Institute.

“Sehingga kami optimis bahwa kehidupan toleransi ke depan semakin baik jika ada payung hukum yang mengaturnya,” pungkasnya. (*)