MENITNEWS.COM, MAKKAH — Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2025 menuai kritik tajam dari berbagai pihak, menyusul serangkaian masalah yang menimpa jemaah Indonesia. Dari pembatalan Visa Haji Furoda, hingga buruknya manajemen layanan di Arafah dan Mina.

Banyak pihak menilai pelaksanaan Ibadah Suci ini jauh dari harapan. Salah satu yang menyoroti kekacauan di lapangan adalah Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.

Ia mengaku kecewa karena layanan yang sebelumnya dijanjikan Pemerintah melalui Kementerian Agama, tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Banyak Jemaah yang mengeluh.

“Yang disampaikan saat Rapat Koordinasi dengan Menteri Agama sebelumnya sangat meyakinkan. Tapi kenyataannya banyak Jemaah terlantar, tidak kebagian tenda, dan terlambat dijemput bus,” ungkap Lalu saat meninjau lokasi di Mina, Makkah.

Hal senada disampaikan Anggota Timwas lainnya, Selly Andriany Gantina. Menurutnya, pembatalan program tanazul oleh otoritas Arab Saudi, menyebabkan penumpukan 37.000 Jemaah di Mina.

Para Jemaah yang kelelahan setelah perjalanan dari Muzdalifah harus berebut tempat istirahat yang sangat terbatas jumlahnya.

“Tim Kesehatan harus bekerja maksimal. Banyak jemaah lansia yang kelelahan, tidak kebagian tenda, bahkan terancam tak mendapat makanan karena distribusi logistik ikut terganggu,” bebernya.

Program tanazul, yang biasa dimanfaatkan Jemaah risiko tinggi untuk kembali lebih awal ke Hotel di Makkah, tiba-tiba dibatalkan.

Hal ini menyebabkan lonjakan jumlah Jemaah yang menginap penuh di Mina, memperparah kepadatan dan memperbesar risiko bagi kelompok rentan.

Di sisi lain, ribuan Calon Jemaah Haji (CJH) juga batal berangkat karena Visa Furoda tak diterbitkan oleh Otoritas Arab Saudi.

Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib para pendaftar Haji non-kuota yang telah membayar mahal, namun gagal berangkat.

“Saya tahu betul bagaimana perasaan mereka. Sudah membayar, sudah izin keluarga, sudah membayangkan bisa melihat Ka’bah, tapi justru tak jadi berangkat,” katanya di Jakarta Selatan.

Ia mendorong agar Pemerintah bersama DPR, Kemenag, dan otoritas terkait melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka peluang penggunaan kuota haji dari Negara lain yang tak terpakai, untuk mengakomodasi Jemaah Furoda di masa depan.

Sementara itu, pernyataan resmi dari Pemerintah menyebut bahwa keputusan untuk tidak menerbitkan Visa Furoda merupakan kebijakan langsung dari Kerajaan Arab Saudi.

“Jangan percaya jika ada pihak yang menjanjikan Visa Furoda tahun ini. Saudi sudah menyampaikan bahwa visa non-kuota tidak akan ke luar,” jelas Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala BP Haji.

Selain faktor internal, Lalu Hadrian, juga menyoroti kekacauan sistem digital E-Hajj yang menyebabkan pemisahan data antar anggota keluarga, dan menyulitkan distribusi layanan di lapangan.

Ia pun menilai perlu ada pembentukan lembaga baru yang lebih profesional dalam mengelola Ibadah Haji.

“Haji ke depan harus dikelola oleh institusi yang kuat, bukan sekadar administratif. Ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan jutaan umat,” imbuhnya.

Dengan berbagai persoalan yang muncul, pelaksanaan Haji 2025 menjadi cerminan perlunya reformasi mendasar dalam sistem pengelolaan Ibadah Haji Nasional.

Aspirasi utama tetap sama: Jemaah bisa beribadah dengan tenang, aman, dan manusiawi. (*)