MENITNEWS.COM, PANGKEP — Keberadaan Pengemis, terutama Anak-anak di jalanan Pangkep kini kian meresahkan. Mereka tampak menjamur di beberapa titik strategis.

Mulai dari SPBU, perempatan lampu merah, hingga area Perbankan. Fenomena ini dikeluhkan banyak warga. Selain mengganggu kenyamanan, keberadaan mereka juga dinilai membahayakan, terutama bagi Anak-anak yang bebas berkeliaran di jalan.

“Kasihan memang, tapi bikin tidak nyaman. Kadang malah berkerumun dan mengganggu,” ujar Aswin, seorang Pengendara yang kerap melintasi area SPBU di Kota Pangkep.

Kondisi ini membuat pengguna jalan merasa serba salah. Rasa iba bercampur dengan ketidaknyamanan, terlebih saat situasi lalu lintas padat.

Menanggapi situasi tersebut, Satpol PP Kabupaten Pangkep bergerak cepat. Kepala Seksi Operasional Satpol PP, Mariama, memastikan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban.

“In Syaa Allah, segera kami akan lakukan penertiban di SPBU dan titik rawan lainnya,” tegas Mariama, Kamis (26/6/2025).

Menurut Mariama, razia terhadap pengemis sebenarnya sudah sering dilakukan. Bahkan, pihaknya sudah memasang spanduk larangan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Namun, tantangan tetap ada.

“Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh Satpol PP saja. Perlu dukungan Dinas Sosial untuk proses pembinaan. Karena ini bukan cuma soal ketertiban, tapi juga kesejahteraan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mariama mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Sebagian besar pengemis di Pangkep ternyata bukan Warga Asli Daerah tersebut.

“Mereka dari Luar Daerah. Tapi buat KTP Pangkep supaya bisa bebas beroperasi. Akhirnya muncul stigma negatif, seolah-olah Pangkep miskin,” jelasnya.

Fenomena ini disebut sebagai pekerjaan rumah serius bagi Pemkab Pangkep. Jika dibiarkan, bukan hanya mengganggu ketertiban Kota, tetapi juga bisa memicu eksploitasi Anak dan persoalan sosial lainnya.

Mariama berharap ada solusi menyeluruh yang melibatkan banyak pihak, agar tidak hanya sekadar menertibkan. Tetapi juga memberi jalan ke luar yang manusiawi dan berkelanjutan. (*)