MENITNEWS.COM, BARRU — Dalam upaya memperkuat sinergi pengelolaan keuangan Negara, Wakil Bupati Barru, Abustan A Bintang, mewakili Bupati Andi Ina Kartika Sari, menghadiri Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kamis (26/6/2025), yang bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, serta para Kepala Daerah, dan Inspektur se-Sulawesi Selatan.

Dalam forum strategis ini, Wabup Abustan, menyampaikan sejumlah pandangan penting, termasuk perlunya sinkronisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ia menegaskan bahwa regulasi tidak seharusnya seragam, melainkan adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah.

“Regulasi seharusnya tidak seragam, melainkan adaptif terhadap karakteristik wilayah,” ujar Abustan.

Selain itu, ia juga mengusulkan penyederhanaan tata kelola dana bagi hasil. Menurutnya, sistem yang lebih efisien dan transparan akan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan daerah.

Abustan menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga perlu terus diperkuat untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel dan berdaya guna.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama antara DPD RI, dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan publik yang lebih baik dan berintegritas. (*)