MENITNEWS.COM, MAKASSAR —  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (Waka DPD) RI, Tamsil Linrung, mengaku menerima banyak keluhan dari Kepala Daerah termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel), soal pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota yang lambat dibayarkan.

“Kami datang ingin mengkonfirmasi beberapa hal, dan sesungguhnya tadi itu sudah terjawab semua oleh Pak Sekda (Jufri Rahman), termasuk soal DBH pajak yang banyak dikeluhkan di Daerah dan sampai ke kami, di Kantor DPD,” ungkap Tamsil Linrung, usai menghadiri Kunker Komite IV DPD, di Kantor Gubernur Sulsel, baru-baru ini.

Tamsil bilang, pihaknya juga sudah melaporkan hal tersebut ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyampaikan, Menkeu akan membangun sistem agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran  baik itu oleh Pusat ke Provinsi, ataupun Provinsi ke Kabupaten/Kota.

“Saya juga sudah bicara dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan juga akan membangun suatu sistem agar tidak lagi terjadi keterlambatan pembayaran (DBH),” ungkap Senator Dapil Sulsel itu.

Tamsil memberikan contoh sistem yang dinilai baik bisa juga diterapkan di Sulsel, yakni yang dilakukan di Jawa Timur.

“Akan dibangun sistem yang baru. Seperti yang sudah berjalan di beberapa provinsi, salah satunya di Jawa Timur. Nah, nanti kita akan mengacu pada sistem yang ada di Jawa Timur,” tuturnya.

Tamsil mengaku tidak meragukan Pemprov Sulsel, yang bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini banyak dikeluhkan Daerah. Ia optimis, tak akan ada lagi keluhan keterlambatan DBH ke depan di Daerah.

“Ini tidak perlu diragukan lagi. Pak Sekda (Jufri Rahman) ini punya banyak pengalaman tentang itu. Dia pernah menjabat berbagai posisi di Pemerintahan, juga pernah di Pusat, sebagai Dirjen di Kementerian PAN-RB. Jadi, dengan pengalamannya sekarang, kita sangat diuntungkan. Pernah juga di Bappeda dan sebagainya. Jadi sangat lengkap,” imbuh Tamsil.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, melakukan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dengan total mencapai Rp222 miliar.

“Kita telah melakukan efisiensi, realokasi dan alhamdulillah hasilnya termasuk tambahan dana belanja prioritas baik pusat maupun provinsi serta tambahan DBH 2024/2025,” ujar Andi Sudirman.

Dia berharap, penyerahan alokasi DBH ini diharapkan dapat memperkuat fiskal daerah serta mempercepat implementasi program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

Andi Sudirman juga menekankan pentingnya penggunaan dana ini secara efektif dan efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

“Penyaluran DBH ini adalah bentuk sinergi dan dukungan kami kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kami berharap dana ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi prioritas kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (*)