MENITNEWS.COM, MAROS — Setelah melalui perjuangan panjang sejak 2022 lalu, warga Kecamatan Mandai dan sekitarnya akhirnya dapat bernapas lega. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan, resmi menyatakan akan membuka SMA Negeri 15 Mandai mulai tahun ajaran 2025/2026.

Sekolah baru ini akan menjadi solusi atas persoalan akses pendidikan yang selama ini menghantui banyak keluarga di wilayah tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 8 Maros menyisakan banyak cerita haru.

Sistem zonasi dan keterbatasan ruang kelas menyebabkan banyak siswa tidak tertampung, meskipun tinggal sangat dekat dari sekolah.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya SMA Negeri 15. Anak-anak kami akhirnya punya harapan lagi,” ujar seorang Wali Murid di Mandai, Muhlis, Minggu (29/6/2025).

Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB, menyebut sekolah ini sebagai buah dari upaya yang telah diperjuangkannya sejak 2022. Gedung eks-ATKP akan digunakan sebagai lokasi belajar sementara hingga pembangunan gedung permanen selesai.

“In Syaa Allah, proses belajar akan tetap berjalan meski bangunan belum permanen. Yang penting, anak-anak tidak kehilangan hak pendidikannya,” ungkap Irfan.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Najamuddin, menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Segera membuka SMA 15 Mandai di lokasi eks-ATKP.

“Kami targetkan 90 siswa yang tak tertampung di SMA 8 akan diprioritaskan di SMA Negeri 15. Jika perlu, Sekolah akan dimulai secara virtual sambil menunggu gedung rampung,” janjinya.

Pendidikan Sebagai Hak dan Harapan

Di tengah kondisi genting, masyarakat tetap menyuarakan satu hal: Pendidikan adalah hak dasar, bukan sekadar angka dalam sistem zonasi. Kelas bambu bukan sekadar ancaman, melainkan simbol perlawanan dan kepedulian masyarakat terhadap masa depan Anak-anaknya.

“Kami hanya ingin Anak-anak kami sekolah. Dekat dari rumah. Itu saja!” tutur seorang Ibu, Naya, sambil merapikan batang bambu yang akan digunakan sebagai dinding ruang belajar darurat.

Pendidikan memang bukan janji politik, melainkan tanggung jawab moral. Warga Mandai telah bersuara. Kini, saatnya Pemerintah menjawab. (*)