MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Agenda ini sekaligus menjadi forum evaluasi atas pengelolaan anggaran oleh pemerintah kota di tengah perubahan kepemimpinan, berlangsung di Gedung DPRD Makassar, Selasa (1/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Makassar, Supratman, menyampaikan bahwa meskipun serapan anggaran tahun berjalan masih tergolong rendah.

Dimana tambah Supratman, hal tersebut lebih disebabkan oleh kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan, bukan karena penundaan atau keterlambatan proses anggaran.

“Rendahnya serapan bukan karena mandek, tapi karena efisiensi. Setelah penerapan skema baru oleh Wali Kota, banyak kegiatan mulai bergerak. Sekarang anggaran lebih tepat sasaran dibanding sebelumnya,” ungkap Supratman.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan agar waktu pelaksanaan pembangunan tidak terbuang percuma. Menurutnya, jika semua syarat regulasi telah terpenuhi, perubahan anggaran harus segera dilaksanakan untuk memaksimalkan waktu yang tersisa.

“Ini seperti mesin baru yang sedang dipanaskan. Kami percaya, setelah proses adaptasi ini, pemerintah kota bisa bekerja lebih cepat dan efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyampaikan bahwa secara umum terdapat sedikit peningkatan dalam realisasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia mencatat bahwa tingkat serapan telah mencapai sekitar 81 persen, naik dari 79 persen pada tahun sebelumnya.

Ia juga menyoroti tantangan awal tahun yang cukup kompleks, termasuk penyesuaian struktur anggaran akibat pergantian wali kota serta penyusunan ulang RPJMD yang berimbas pada proses penyesuaian belanja dan pendapatan daerah.

“Di awal tahun memang sempat melambat karena transisi, tapi kami optimis di semester kedua semua bisa kembali dipacu. Fokus kami adalah mengarahkan belanja ke program prioritas yang sesuai dengan visi kepala daerah,” jelas Zulkifly.

Dirinya berharap semua SKPD dapat segera menjalankan program yang telah dianggarkan. Ia juga menyampaikan bahwa perubahan struktur belanja sudah siap dijalankan dengan target mengejar ketertinggalan realisasi pada triwulan III.

“Kami perkirakan di triwulan kedua ini realisasi sekitar 30–40 persen. Namun kami yakin di triwulan selanjutnya capaian bisa meningkat signifikan,” tutup Zulkifly. (*)