MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Inovasi layanan sosial berbasis lapangan yang digagas Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, menuai pujian dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Dalam rapat lanjutan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Sabtu (5/7/2025), Ketua Banggar Andi Suharmika, secara khusus mengapresiasi keberadaan pos layanan sosial di titik strategis kota seperti Simpang Lima.

“Inilah bentuk solusi konkret yang langsung dirasakan masyarakat. Sejak ada pos layanan di Simpang Lima, hampir tidak ada lagi keluhan masuk ke kami soal penanganan masalah sosial. Kami harap pola ini bisa diterapkan juga di tiap kecamatan,” ujar Suharmika.

Rapat evaluasi yang digelar di ruang Banggar DPRD ini menghadirkan Dinas Sosial sebagai mitra kerja utama. Kepala Dinsos Makassar, Andi Bukti Djufrie, memaparkan capaian realisasi anggaran tahun 2024 yang mencapai 86,8% dari total anggaran setelah perubahan sebesar Rp20,4 miliar. Ia juga menyoroti efektivitas program dengan capaian realisasi fisik yang mencapai 97,24%.

Kantor Tak Layak, Dinsos Merasa Dimarjinalkan

Namun di balik capaian tersebut, Andi Bukti juga mengangkat isu mendasar terkait kondisi internal lembaganya. Ia menyebut fasilitas kantor yang minim turut memengaruhi kualitas pelayanan publik.

“Bayangkan, pejabat eselon seperti Sekretaris dan Kepala Bidang tidak punya ruangan sendiri, harus berbagi meja dengan staf. Kami melayani masyarakat rentan, jangan sampai kami yang justru terpinggirkan,” ujarnya dengan nada prihatin.

Ia berharap kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam pembahasan perubahan anggaran tahun berjalan agar struktur kerja bisa lebih tertata dan profesional.

Kendala Administratif dan Data Masih Mengintai

Meski angka realisasi tinggi, Dinsos Makassar masih menghadapi kendala administratif. Salah satunya adalah selisih belanja pegawai yang masih menunggu klarifikasi.

Selain itu, dua unit mobil dinas yang belum dikembalikan oleh konsultan sejak 2019 dijadwalkan selesai ditindaklanjuti pada Juli 2025.

Anggota Banggar DPRD, Hj. Apiaty K. Amin Syam, turut mengingatkan pentingnya akurasi data penerima bantuan sosial. Ia menekankan perlunya validasi data secara berkala agar penyaluran bantuan seperti BPJS untuk PBPU tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Data yang tidak akurat bisa menciptakan ketidakadilan. Ini harus menjadi fokus Dinsos ke depan,” kata Apiaty.

Rapat ini menjadi momen evaluatif yang menggabungkan apresiasi atas inovasi, keprihatinan atas fasilitas, serta dorongan perbaikan tata kelola demi pelayanan sosial yang lebih manusiawi dan efektif di Kota Makassar. (*)