MENITNEWS.COM, JAKARTA — Kritik tajam dilontarkan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, terhadap PT Telkom Indonesia, khususnya layanan Telkomsel, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, baru-baru ini. Ia menyebut praktik melenyapkan sisa kuota pengguna sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata.

“Kalau di Komisi V Bang Adian bilang aplikator kejam, promo ojol itu bohong. Kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam, karena melenyapkan sisa kuota dari para penggunanya,” ungkap Sadarestuwati, dalam forum resmi yang juga dihadiri jajaran Direksi Telkom.

Bagi Sadarestuwati, sisa kuota yang hangus bukan sekadar masalah teknis, tapi menyentuh hak dasar konsumen. Ia menilai, setiap rupiah yang dibayarkan rakyat untuk pulsa atau paket data merupakan hak yang harus dikembalikan, bukan menguap begitu saja ketika masa aktif berakhir.

“Ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan keadilan bagi rakyat,” tegasnya. Pernyataan tersebut langsung bergema di Media Sosial. Sejumlah warganet menyambutnya dengan komentar senada. Akun @DobelMino menulis, “Nah ini baru betul… Gak benar itu pulsa kok hangus.” Sementara akun @wilfirmus menyindir, “Telkom konslet ni. Benar tuh pulsa nguap gitu aja.” Ada pula yang menyoroti, fenomena serupa juga terjadi pada operator lain. “IM3 Indosat juga sama begitu… menelan sisa kuota pada saat perpanjangan,” tulis akun @Nicke9662734599.

Di tengah kritik terhadap Telkom, sebagian pengguna menyarankan agar regulasi baru segera dirumuskan untuk melindungi konsumen dari praktik yang dinilai merugikan.

Bahkan, muncul usulan agar masa aktif kartu SIM mengikuti masa hidup pemiliknya—selama KTP masih berlaku. Tagar #TelkomselKejam pun sempat mengudara, menandakan keresahan kolektif warganet terhadap kebijakan hangusnya sisa kuota.

Meski demikian, belum ada tanggapan resmi dari pihak Telkom maupun Telkomsel atas kritik ini. Kritik Sadarestuwati bukan kali pertama suara konsumen diangkat di parlemen.

Namun dengan viralnya pernyataan ini, tampaknya publik menunggu langkah nyata dari pemerintah dan penyedia layanan untuk merombak sistem kuota yang kerap dipertanyakan logikanya: dibayar, tapi bisa lenyap tanpa sisa.  (*)