MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Bank Sulselbar terus menunjukkan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlangsung di Claro Hotel Makassar, Selasa (8/7/2025).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bank Sulselbar, H. Yulis Suandi, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Rasono. Kesepakatan ini menjadi landasan sinergi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran direksi Bank Sulselbar, yakni Direktur Pemasaran & Syariah, Direktur Operasional & TI, serta Direktur Kredit dan UMKM.

Usai penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan sesi Inhouse Training bertema Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Bank Sulselbar. Pelatihan ini menghadirkan empat narasumber kompeten dari BPKP Sulsel, yaitu:

Barlian Fransiskus Saragih (Korwas Investigasi 1), yang memaparkan materi Business Judgement Rules.

Akhmad Basori (Korwas Akuntan Negara 2), dengan topik Good Corporate Governance.

Memet Rusmana (Korwas Investigasi 2), membahas Aspek Hukum dan Kerugian Negara dalam Pengelolaan Kredit Perbankan.

Andre Christian Duma (Auditor Madya Investigasi), dengan materi Fraud Risk Assessment.

Peserta pelatihan terdiri dari para Pemimpin Divisi, Pemimpin Seksi Bisnis, serta Analis dari seluruh unit kerja Bank Sulselbar.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Sulselbar, H. Yulis Suandi, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bank dalam menghadirkan layanan perbankan yang sehat dan bertanggung jawab, terutama dalam konteks penyaluran kredit yang penuh risiko.

“Sebagai BUMD, Bank Sulselbar memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sulsel dan Sulbar. Namun dalam praktiknya, kita tidak lepas dari berbagai risiko, termasuk risiko hukum. Maka dari itu, pemahaman dan keterampilan dalam mitigasi risiko menjadi sangat penting,” tutur Yulis.

Ia pun mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini sebagai momentum penguatan kapasitas individu dan institusi.

“Mari kita jadikan inhouse training ini sebagai langkah untuk memperkuat fondasi operasional yang sehat dan prudent, agar Bank Sulselbar terus menjadi pendorong utama kemajuan daerah,” tutupnya.

Dengan kolaborasi bersama BPKP, Bank Sulselbar berharap dapat memperkuat fondasi tata kelola dan manajemen risiko yang semakin kokoh, demi menghadirkan perbankan daerah yang tangguh, terpercaya, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. (*)