MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Dalam upaya memperkuat sinergi strategis antar lembaga, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra), YFR Hermiyana, melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si, Senin (7/7/2025) di Aula Mappaoddang, Polda Sulsel.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama antara DJP dan Kepolisian, khususnya dalam mengawal penegakan hukum di bidang perpajakan dan mendukung peningkatan penerimaan negara.

“Polda Sulsel merupakan mitra strategis kami dalam berbagai aspek. Kami percaya bahwa kolaborasi yang solid adalah kunci dalam menghadapi tantangan perpajakan ke depan,” ujar YFR Hermiyana.

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Sulsel dalam berbagai agenda penegakan hukum perpajakan, termasuk dalam penyidikan tindak pidana pajak yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Polda Siap Kawal Penegakan Hukum Pajak

Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Rusdi Hartono, menegaskan komitmen Polri dalam mendukung langkah-langkah DJP dalam penegakan hukum pajak.

“Pajak adalah tulang punggung pembangunan negara. Kami siap memperkuat sinergi dengan DJP demi menciptakan ekosistem perpajakan yang bersih dan taat hukum,” tegasnya.

DJP Hadir Sebagai Narasumber Rakernis Polda Sulsel

Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, Kanwil DJP Sulselbartra juga hadir sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Keuangan Polda Sulsel, yang dihadiri oleh seluruh anggota bidang keuangan dari berbagai satuan di lingkungan Polda Sulsel.

Nurjihad Hasal, Penyuluh Pajak Ahli Pertama, membawakan materi tentang “Implementasi Coretax untuk Bendaharawan”. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang tengah diimplementasikan secara nasional sebagai bagian dari reformasi pajak digital.

“Coretax memadukan data dan teknologi guna menciptakan sistem perpajakan yang presisi, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital,” jelas Nurjihad.

Bangun Ekosistem Pajak yang Kredibel dan Adil

Audiensi ini sekaligus mempertegas tekad kedua lembaga untuk memperkuat sinergi dalam membangun sistem perpajakan yang kredibel, transparan, dan berkeadilan di wilayah Sulawesi Selatan.

Kolaborasi yang terjalin diharapkan tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga pada meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Dengan kerja sama yang kokoh antara DJP dan Polri, kami optimistis dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan,” tutup YFR Hermiyana. (*)