MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.

Penegasan ini disampaikan Ari setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya soal transparansi.

Sebagai Ketua Fraksi NasDem dan Legislator dua periode, Ari menilai keterbukaan dalam sistem PPDB sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Kota Makassar.

“Kami menerima cukup banyak laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB, terutama soal transparansi sistem yang diterapkan di sekolah-sekolah,” ungkap Ari saat melakukan kunjungan lapangan, Rabu (9/7/2025).

Saat menyambangi SDN Percontohan PAM Kota Makassar, Ari mengaku belum bisa mendapat penjelasan karena kepala sekolah tengah mengikuti pelatihan. Meski begitu, ia menegaskan Komisi D akan terus memantau dan meminta data resmi dari Dinas Pendidikan sebagai bahan evaluasi.

“Kami ingin memastikan setiap jalur—baik domisili, afirmasi, maupun mutasi—dilaksanakan dengan adil dan terbuka. Sistem berbasis aplikasi yang diterapkan seharusnya mampu menunjukkan validitas data secara jelas, agar masyarakat tidak ragu,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada tingkat SD, DPRD juga akan memantau pelaksanaan jalur non-domisili tingkat SMP yang masih berlangsung hingga Sabtu mendatang. Komisi D dijadwalkan turun langsung ke sejumlah sekolah guna memastikan pelaksanaan SPMB sesuai harapan.

Ari juga menyoroti masalah klasik yang terus berulang setiap tahun: keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Menurutnya, kondisi ini tak boleh dibiarkan terus-menerus menjadi penghalang bagi anak-anak Makassar untuk mengakses pendidikan.

“Yang paling penting adalah memastikan semua anak mendapatkan haknya untuk bersekolah. Kalau sekolah negeri tidak mampu menampung, maka harus dipikirkan solusi alternatif, apakah menambah kuota atau memberi dukungan kepada siswa yang masuk ke sekolah swasta,” tegas Ari.

Ia menekankan bahwa tak boleh ada anak di Makassar yang tertinggal dalam pendidikan hanya karena persoalan daya tampung. Komisi D, kata Ari, akan terus mendorong Pemerintah Kota untuk segera mengambil langkah konkret dan menyeluruh. (*)