MENITNEWS.COM, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sulawesi Barat tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur, sebagai langkah konkret untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan di seluruh wilayah provinsi.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ditjen Perbendaharaan, Ketua dan Sekretariat TPAKD Kabupaten se-Sulbar, serta pelaku sektor keuangan.

Dalam sambutannya, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa transformasi ekonomi nasional yang dicanangkan dalam RPJPN 2025–2045 menempatkan inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama. Targetnya, pada 2045, tingkat inklusi keuangan nasional bisa menembus angka 98 persen.

“TPAKD adalah bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan dalam mendukung program pembangunan nasional, termasuk Asta Cita,” ujar Muchlasin.

Fokus TPAKD Sulbar 2025: Nyata dan Tepat Sasaran

Rapat pleno ini menegaskan lima fokus utama TPAKD Sulawesi Barat tahun 2025, yaitu:

Pengembangan ekonomi daerah melalui komoditas unggulan seperti kakao.

Fasilitasi akses permodalan bagi UMKM, termasuk pelatihan dan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan, lewat program LAYARKU (LAYAnan liteRasi dan inKlusi Keuangan ke daerahkU).

Budaya menabung sejak dini, melalui gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar/OSOA).

Digitalisasi layanan keuangan dengan pemanfaatan teknologi QRIS.

Wakil Gubernur: Sinergi Ekosistem Ekonomi Menjadi Kunci

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, yang membuka kegiatan ini menegaskan bahwa TPAKD harus menjadi solusi nyata atas tantangan yang dihadapi petani, pelaku UMKM, dan masyarakat luas, terutama di tengah keterbatasan anggaran.

“Kita butuh sinergi antara sektor pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan. Pertanian menghasilkan komoditas, perdagangan menjamin distribusinya, dan keuangan menyediakan akses permodalan,” jelas Salim.

Pendekatan terintegrasi ini diperkuat dengan pembiayaan, kepastian pasar, dan pendampingan teknis untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi di Sulawesi Barat.

TPAKD: Lokomotif Inklusi Keuangan

Akses terhadap layanan keuangan kini diakui sebagai hak dasar masyarakat dan menjadi faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulbar mendorong seluruh elemen TPAKD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat kelembagaan, menyinergikan lintas program, dan mengamankan anggaran yang memadai guna menjangkau lapisan masyarakat hingga ke akar rumput.

Dengan komitmen bersama dan kerja nyata, Sulawesi Barat optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif yang merata hingga pelosok desa. (*)