MENITNEWS.COM, PANGKEP — Gedung Wakil Rakyat di Kabupaten Pangkep, diguncang kabar tak sedap yang menyulut bara kemarahan publik. Dugaan korupsi fantastis dalam proyek pengadaan jasa kebersihan tahun anggaran 2023-2024, kini menjadi sorotan tajam, memicu desakan keras dari berbagai pihak agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas dengan profesional dan transparan.

Suasana semakin memanas seiring langkah intensif tim penyidik Tipikor Polres Pangkep yang tak henti mendalami skandal ini. Tak kurang dari 15 saksi kunci telah dimintai keterangan secara maraton, menguak lapisan demi lapisan misteri di balik kisruh anggaran ratusan juta rupiah ini.

Mereka berasal dari internal DPRD Pangkep hingga pihak-pihak terkait, yang diharapkan dapat membongkar tabir gelap kasus yang meresahkan ini.

Angka Fantastis, Kejanggalan Mencolok: Ada Apa di Balik Proyek Kebersihan?

Sorotan utama tertuju pada alokasi anggaran yang mencurigakan. Pada tahun 2023, proyek jasa kebersihan menelan dana sebesar Rp363,85 juta. Namun, kejanggalan mencolok muncul lantaran pemenang tender diduga tidak sesuai dengan bidang jasa yang dibutuhkan. Sebuah pertanyaan besar mengemuka: apakah ada permainan di balik layar yang menguntungkan pihak tertentu?

Menanggapi gelombang dugaan korupsi yang kian membesar, Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, H.M. Lutfi Hanafi, mengambil sikap tegas. Dengan berani, ia mempersilakan APH untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang melilit lembaga terhormat ini.

“Saya pribadi mempersilakan dan memberikan kesempatan kepada pihak APH untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi ini,” tegas H.M. Lutfi Hanafi, Sabtu, (12/7/2025).

Pernyataan ini sontak memantik harapan publik akan transparansi dan akuntabilitas.

Meski Diterpa Badai Skandal, Roda Legislasi Tetap Berputar

Menariknya, di tengah pusaran dugaan korupsi ini, H.M. Lutfi Hanafi, mengutarakan bahwa dugaan kasus pengadaan jasa kebersihan sama sekali tidak mengganggu aktivitas seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pangkep. Dirinya menegaskan bahwa tugas pengawasan dan fungsi legislasi tetap berjalan sesuai tanggung jawab Wakil Rakyat.

“Dugaan kasus ini tidak sama sekali mengganggu kami seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, untuk menjalankan tugas dan fungsi legislasi. Dugaan korupsi itu biar APH menindaklanjuti, kami tetap menjalankan tugas-tugas kami di DPRD,” jelas Legislator Partai Gerindra itu, menyoroti komitmen para Anggota Dewan untuk tetap melayani masyarakat meskipun diterpa badai skandal.

Kasus ini dipastikan akan terus menjadi perhatian publik. Mata publik menanti langkah berani APH untuk membongkar tuntas dugaan korupsi ini dan menyeret para pelaku ke meja hijau, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Pangkep.

Hingga kini, penyidik Satreskrim Polres Pangkep masih terus mendalami kasus dugaan korupsi ini. Sudah ada 15 saksi diperiksa, namun belum ada penetepan tersangka.

“Masih sidik. Belum ada tersangka karena masih proses pemeriksaan saksi-saksi,” terang Kasat Reskrim Polres Pangkep, AKP Muh. Saleh. (*)