MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Praktik curang pengoplosan beras yang merugikan jutaan rakyat Indonesia menjadi sorotan tajam. Menteri Pertanian RI, Dr. Andi Amran Sulaiman, MP, tak tinggal diam. Dalam acara wisuda Universitas Hasanuddin di Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Amran melontarkan kecaman keras terhadap mafia beras yang “biadab” ini.

Mentan Amran, yang juga Ketua Umum IKA Unhas, menyoroti modus operandi para pelaku yang menjual beras biasa sebagai beras premium dengan menaikkan harga hingga Rp3.000 per kilogram.

“Beras yang harusnya biasa malah dijual sebagai premium – naik Rp3.000 per kilo. Ini biadab! Tidak boleh dibiarkan selama kami masih di Kementerian Pertanian,” tegas Amran dengan nada geram.

Kerugian Fantastis: Rakyat Jelata Jadi Korban Utama

Amran menegaskan bahwa praktik kotor ini secara langsung merugikan masyarakat menengah ke bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga pangan. Kenaikan Rp3.000 mungkin terasa kecil bagi sebagian orang, namun dampaknya besar bagi mereka yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kalau naik Rp3.000 mungkin tidak terasa bagi yang mampu. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang ekonominya menengah ke bawah?” ujar Mentan penuh empati.

Data mengejutkan dari Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian, mengungkap bahwa 212 merek beras telah terbukti tidak sesuai standar kualitas maupun kuantitas. Banyak kemasan berlabel premium ternyata berisi beras biasa. Bahkan, ada juga praktik penipuan berat: label 5 kg, namun isinya hanya 4,5 kg!

Praktik ini disinyalir telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp99 triliun dari aspek harga dan volume. Lebih parah lagi, untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dugaan oplosan mencapai 80% produk, dengan kerugian mencapai Rp2 triliun per tahun atau Rp10 triliun dalam 5 tahun. Ini adalah angka yang sangat mencengangkan!

Pemerintah Siap Berantas Mafia Pangan: “Ini Perintah Presiden!”

Pemerintah tidak akan tinggal diam. Mentan Amran mengungkapkan bahwa 260 kasus mafia pangan telah berhasil diungkap dalam 10 bulan terakhir, termasuk 212 kasus beras oplosan dan 27 kasus pupuk palsu.

Kementerian Pertanian bekerja sama erat dengan Polri, Kejaksaan, Bulog, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menindak tegas para pelaku. Sebanyak 10 produsen besar sudah dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk dimintai pertanggungjawaban.

“Kalau ada mafia dan koruptor, kita berantas bersama. Ini perintah Presiden,” tegas Mentan, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah.

Untuk meredam dampak kenaikan harga dan menjaga stabilitas pasokan, Mentan Amran menjanjikan penyaluran 362 ribu ton bantuan sosial beras.

Langkah ini didukung oleh stok beras pemerintah yang melimpah, mencapai 4,2 juta ton, ditambah alokasi SPHP sebesar 1,3 juta ton. Amran optimis bahwa langkah-langkah ini akan segera menurunkan harga beras di pasaran. (*)