MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, memberikan respons perihal gelombang protes yang kian masif terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Ari menyatakan bahwa dirinya dan Komisi D, tidak pernah abai terhadap isu pendidikan, khususnya soal akses sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Ia menolak keras anggapan bahwa DPRD, khususnya Komisi D, tidak hadir dalam persoalan pendidikan rakyat.

Menurutnya, perhatian terhadap hak anak untuk bersekolah di Negeri, sudah menjadi sikap yang ia suarakan jauh sebelum polemik SPMB 2025 mencuat.

“Kalau kita mengatakan bahwa Dewan tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat, mungkin saya minta itu untuk diralat. Kita bisa searching di Google, saya dari dulu selalu konsisten mendorong agar anak-anak kita bisa sekolah di Negeri,” tutur Ari, Sabtu (19/7/2025).

Ari menegaskan, tidak boleh ada satu pun anak dari keluarga kurang mampu yang terhalang masuk Sekolah Negeri karena alasan sistem atau birokrasi.

Ia bahkan menyebut bahwa menekan mereka untuk masuk Sekolah Swasta tanpa bantuan Negara adalah bentuk pengabaian terhadap amanah konstitusi.

“Saya selaku Ketua Komisi D, menjamin bahwa seluruh anak-anak yang tidak mampu wajib bersekolah di Sekolah Negeri. Apapun langkahnya, apapun caranya. Kalau dipaksakan ke Sekolah Swasta dan tidak ada subsidi dari Pemerintah, itu sama saja dengan membunuh pendidikan di Kota Makassar,” ujarnya.

Lebih jauh, Ari menyampaikan bahwa Komisi D telah melakukan berbagai upaya koordinasi, baik dengan Dinas Pendidikan maupun langsung dengan Wali Kota Makassar.

Tujuannya tentu memastikan seluruh anak usia sekolah mendapat bangku di Sekolah Negeri tanpa kecuali.

Pihaknya berjanji bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti kegelisahan masyarakat, dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan.

“Saya tidak suka berjanji, tapi saya ingin merealisasikan. Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan RDP untuk mencari titik temu dan solusi. Supaya tak ada lagi anak Makassar yang gagal sekolah hanya karena sistem,” tegasnya.

Sebelumnya, Laskar Merah Putih (LMP) Makassar, mendesak Wali Kota mencopot Kepala Dinas Pendidikan, Achi Soleman yang dinilai gagal menjalankan SPMB 2025 secara adil dan merata.

Mereka juga menuntut Aparat Penegak Hukum, mengusut dugaan praktik nepotisme dalam jalur afirmasi serta meminta DPRD menggelar RDP sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keresahan publik. (*)