MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), terus menunjukkan komitmen serius dalam menuntaskan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025.

Tak ingin ada siswa yang terlantar, Pemkot Makassar bergerak cepat memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warganya.

Keseriusan ini terbukti dengan digelarnya silaturahmi antara Wali Kota Munafri dan Wakil Wali Kota Aliyah, dengan Komisi D DPRD Kota Makassar di Kantor Balai Kota, Kamis (24/7/2025). Pertemuan penting ini dihadiri Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, bersama jajaran Anggota Dewan lainnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Munafri, dengan tegas menekankan pentingnya penataan sistem zonasi dan kuota sekolah secara adil.

Ia juga menyoroti upaya Pemkot melalui Dinas Pendidikan, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sekolah yang selama ini kurang diminati, serta membuka peluang kerja sama dengan Sekolah Swasta sebagai alternatif solusi.

“Komitmen Pemerintah Kota adalah memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak mendapatkan pendidikan, terutama akibat ketidaktertampungan di Sekolah Negeri,” ujar Munafri, didampingi Aliyah, usai pertemuan itu.

Prioritaskan Pemerataan Kuota dan Pastikan Semua Siswa Terdata di Dapodik

Salah satu fokus utama Pemkot adalah memastikan pemerataan kuota sekolah dan menuntaskan persoalan siswa tanpa Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Munafri menegaskan, “Kita tidak ingin ada lagi anak-anak yang tidak masuk Dapodik karena keterlambatan atau salah prosedur. Semua harus ditangani sejak awal.”

Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, langsung dikirim ke Jakarta untuk memastikan proses penambahan rombongan belajar (rombel) berjalan sesuai aturan dan mendapat pengakuan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Munafri juga mengimbau agar penambahan rombel tidak dilakukan sebelum kuota di sekolah lain terisi penuh.

“Jangan dulu bicara rombel kalau kuota di sekolah lain belum terisi. Ini soal pemerataan. Kita tidak ingin penumpukan di sekolah favorit, sementara sekolah lain kosong,” tegasnya, sembari menyindir fenomena pemilihan sekolah berdasarkan intervensi eksternal.

Dukungan Penuh DPRD dan Inovasi Transportasi Pelajar

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyambut positif langkah cepat Pemkot. Ia menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap kebijakan Wali Kota, namun mengingatkan masih adanya ketimpangan akses di beberapa wilayah seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate.

Sebagai solusi, Ari mengutip ide Wali Kota Munafri terkait pentingnya penguatan layanan transportasi bagi siswa.

“Kita akan lihat kemungkinan menambah armada angkutan pelajar di daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” tutur Ari.

Pemkot dan DPRD Makassar, juga sepakat mendorong peran Sekolah Swasta sebagai mitra strategis dalam menjamin akses pendidikan.

“Kita akan diskusikan skema pembiayaannya, termasuk kemungkinan subsidi dari Pemerintah Kota. Intinya, semua anak, baik di Sekolah Negeri maupun Swasta, harus bisa bersekolah,” jelas Ari.

Meskipun langkah-langkah progresif telah diambil, data terbaru dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menunjukkan bahwa masih ada 858 siswa yang belum tertampung di Sekolah Negeri.

Beberapa sekolah favorit di kawasan padat penduduk memang sudah penuh, namun banyak sekolah lain yang masih memiliki kuota tersisa.

Sebagai langkah jangka menengah dan panjang, DPRD juga mendorong opsi regrouping dan pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP di kawasan padat dan terpinggirkan.

“PPDB bukan sekadar tahunan, tapi wajah dari keadilan akses pendidikan di kota ini,” tegas Ari.

Tahapan PPDB masih berlangsung hingga 31 Agustus 2025 mendatang. Pemkot Makassar berkomitmen untuk memaksimalkan semua jalur dan opsi, demi memastikan setiap anak di Kota Makassar mendapatkan hak pendidikannya. (*)