MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, serius membenahi kebersihan dan tata kelola lingkungan demi meraih Penghargaan Bergengsi Dalam Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Lingkungan Perkotaan: Piala Adipura!

Fokus utamanya adalah memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat koordinasi teknis yang dihadiri oleh jajaran OPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul. Rapat ini menjadi titik awal langkah strategis Makassar menuju kota yang bersih dan sehat.

Munafri Arifuddin menekankan bahwa Adipura bukanlah sekadar penghargaan, melainkan cerminan nyata dari lingkungan yang bersih dan sehat. Ia mengingatkan semua pihak, mulai dari OPD, Camat, Lurah, hingga RT/RW, untuk bersinergi dan meninggalkan ego sektoral.

“Adipura bukan lagi sekadar seremoni. Ini soal pembuktian nyata bahwa Kota Makassar benar-benar bersih, sehat, dan tertata,” tegas Wali Kota.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar telah menyiapkan berbagai program unggulan, termasuk:

 * 100.000 Biopori untuk Makassar: Setiap RT diwajibkan membuat biopori untuk meningkatkan resapan air dan mengurangi sampah organik.

 * Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Mendorong setiap RT untuk memiliki Eco Enzyme, unit proses, dan budidaya maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik.

 * Penguatan Infrastruktur Sampah: Menargetkan pertumbuhan bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di setiap Kecamatan.

Munafri juga menyoroti penataan ulang taman kota dan kawasan pejalan kaki. Ia menegaskan, pengelolaan taman akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk menjamin pengawasan yang optimal. Selain itu, kawasan pedestrian akan dikembalikan fungsinya sebagai hak utama pejalan kaki.

Dukungan Pusat: Makassar Masuk Radar Pengawasan KLHK

Kepala Pusdal LH SUMA, Dr. Azri Rasul, menjelaskan bahwa Kota Makassar, kini masuk dalam radar pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini menjadi prasyarat penting untuk dapat bersaing dalam program Adipura.

Menurut Dr. Azri, kunci utama penilaian terletak pada pengelolaan sampah yang sistematis, mencakup tiga sektor:

 * Hulu: Pengelolaan sampah di sumbernya (rumah tangga, hotel, sekolah, dll.).

 * Tengah: Proses pengumpulan.

 * Hilir: Pemrosesan akhir.

“Kalau Hotel, Rumah Sakit, Sekolah, atau kawasan industri bisa mengelola sampahnya sendiri, maka tidak lagi menjadi beban bagi Pemerintah Daerah. Semua selesai di tempat,” jelas Azri.

Pusdal LH SUMA telah membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi praktik pengelolaan sampah di seluruh Kelurahan di Makassar. Tim ini akan mencatat jumlah dan jenis pengelolaan sampah mandiri, seperti bank sampah dan budidaya maggot.

Targetnya, minimal 51,2% sampah di Makassar harus dikelola secara mandiri di tingkat hulu. Hal ini menjadi indikator penting dalam penilaian Adipura secara Nasional.

“Kebersihan bukan cuma urusan DLH atau Wali Kota. Ini tanggung jawab semua, dari OPD, Camat, Lurah, RT, RW hingga masyarakat. Kalau kita kompak, In Syaa Allah, Kota Makassar bisa lebih bersih dan berdaya,” tutup Munafri.

Dengan kolaborasi lintas sektor, partisipasi aktif warga, dan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, Pemkot Makassar optimis dapat mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Tujuannya tidak hanya meraih Adipura, tetapi juga membangun budaya bersih yang permanen di tengah masyarakat. (*)