MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Keberadaan Toko Ritel Modern seperti Alfamart, Indomaret, dan sejenisnya yang kian menjamur di Kota Makassar, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar geram.

DPRD Makassar menilai, toko-toko ini berdampak negatif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kurang berpihak pada warga lokal.

Sebagai respons, Komisi B bersama Komisi A DPRD Makassar, berencana memanggil seluruh perwakilan ritel modern dalam waktu dekat. Tujuannya jelas: mengevaluasi perizinan, dampak, dan kontribusi toko-toko ini terhadap perekonomian lokal.

Perizinan Hingga Dampak ke UMKM Dipertanyakan

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menegaskan bahwa pemanggilan ini adalah bentuk pengawasan serius.

“Kami ingin tahu bagaimana izin-izin mereka, Amdal, Amdalalin, dan bahkan izin parkirnya,” tegasnya.

Ia menyoroti sistem Online Single Submission (OSS) yang membuat pendirian ritel kini terkesan mudah, tanpa kajian mendalam tentang dampak ke UMKM di sekitarnya.

Padahal, kata Ismail, pemerintah kota sudah punya kebijakan pro-UMKM, salah satunya aturan yang mewajibkan ritel modern menyerap produk lokal.

“Dulu ada aturan, sekian persen produk lokal harus masuk di rak Alfamart dan Alfamidi. Tapi sekarang, kami tidak tahu apakah itu masih dipatuhi,” tutur Ketua KONI Makassar ini.

Ismail berharap, rapat dengar pendapat ini bisa menjadi momentum untuk mengoreksi pertumbuhan ritel modern di Makassar yang selama ini dianggap tidak berpihak pada pengusaha kecil.

Serapan Tenaga Kerja Lokal Jadi Sorotan

Tak hanya soal UMKM, anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Zulkarnain, juga menyoroti masalah tenaga kerja. Ia ingin tahu, berapa banyak karyawan yang dipekerjakan dan seberapa besar porsinya untuk tenaga kerja lokal asal Makassar.

“Kami ingin tahu, berapa komposisi tenaga kerjanya. Jangan sampai yang dipekerjakan justru lebih banyak dari luar daerah,” tegas Tri.

Menurutnya, ritel modern yang beroperasi di Makassar sudah seharusnya memberi prioritas kepada warga lokal. Ini adalah masalah keadilan dan komitmen terhadap masyarakat setempat.

“Kalau mereka beroperasi di Makassar, maka warga Makassar juga harus diberi prioritas untuk bekerja,” tutupnya.

Pemanggilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal bagi DPRD Makassar, untuk memastikan keberadaan ritel modern tidak hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan UMKM lokal. (*)