MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen seriusnya dalam mengatasi masalah parkir liar yang kerap menjadi biang kemacetan. Pada Senin, 11 Agustus 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar menggelar rapat koordinasi penting bersama berbagai pihak terkait untuk membahas strategi penanganan parkir liar di seluruh wilayah kota.

​Rapat yang berlangsung di salah satu ruang pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari instansi penting. Kasatpol PP Kota Makassar, didampingi oleh Kabid Penegakan Perda dan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, memimpin langsung jalannya diskusi.

​Beberapa tokoh penting yang turut hadir dalam acara tersebut antara lain: Asisten I mewakili Wali Kota Makassar, Wadir Lantas Polda Sulsel, Perwakilan dari PD Parkir, Dishub Provinsi Sulsel, Dishub Kota Makassar  Kasat Lantas Polrestabes, Kasat Lantas Polres Pelabuhan, dan Kanit Lantas Polsek Jajaran Polrestabe,.

​Dalam rapat tersebut, ditekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarlembaga untuk menciptakan penertiban yang efektif dan berkelanjutan. Parkir liar tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan publik.

​”Permasalahan parkir liar ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Perlu adanya kerja sama yang solid dari Satpol PP, kepolisian, dinas perhubungan, hingga PD Parkir. Tujuan kita satu, yakni menjadikan Makassar kota yang tertib dan nyaman,” ujar Kepala Satpol PP Kota Makassar, Hasanuddin.

​Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan akan lahir langkah-langkah konkret dan terstruktur untuk menertibkan parkir liar. Mulai dari penegakan hukum yang tegas, sosialisasi kepada masyarakat, hingga penataan lokasi parkir yang lebih teratur. Langkah ini sejalan dengan tagar yang diusung, #menujumakassarmulia.

​Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat untuk menciptakan solusi jangka panjang bagi masalah parkir di Kota Makassar. Masyarakat diimbau untuk turut serta mendukung upaya ini dengan mematuhi aturan parkir yang berlaku demi kelancaran lalu lintas bersama. (*)