MENITNEWS.COM, PANGKEP — DPRD Kabupaten Pangkep, kembali menggelar rapat penting yang menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan daerah.

Sidang paripurna yang digelar baru-baru ini, membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, sebuah kebijakan krusial yang akan menentukan arah kebijakan fiskal Pangkep ke depan.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H. Andi Ilham Zainuddin, dan H. Muh. Tauhid ini, menghadirkan jawaban dari Bupati Pangkep melalui Sekretaris Daerah, Hj. Suriani A. Jawaban ini menanggapi pandangan umum dari berbagai fraksi yang telah disampaikan sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Pangkep memberikan penjelasan mendalam terhadap masukan-masukan strategis dari Fraksi-fraksi di DPRD:

 * Fraksi Golkar: Pemerintah memastikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sudah dialokasikan. Anggaran untuk kebutuhan wajib dan tak terduga, seperti antisipasi bencana kekeringan, kebakaran, dan banjir, juga telah disiapkan.

 * Fraksi Amanat Bangsa: Masukan dari fraksi ini akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penyesuaian pendapatan dari dana transfer juga akan dilakukan sesuai regulasi terkini.

 * Fraksi NasDem: Pemerintah menegaskan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga sinergi program dan pemenuhan mandatory spending sesuai aturan yang berlaku.

 * Fraksi PPP: Menanggapi sorotan terkait pemanfaatan aset daerah, pemerintah berjanji akan mengidentifikasi legalitas, kondisi fisik, dan potensi aset. Pemeliharaan dan rehabilitasi akan diprioritaskan pada aset-aset strategis, termasuk pelelangan kendaraan dinas yang tidak layak pakai melalui KPKNL.

Sinergi Program Prioritas untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah juga menyambut baik masukan dari Fraksi NasDem, yang meminta sinkronisasi Perubahan APBD dengan program strategis daerah. Prioritas anggaran akan difokuskan pada sektor vital, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paripurna ini ditutup dengan apresiasi dari Bupati Pangkep, kepada seluruh Fraksi. Pandangan dan masukan yang konstruktif ini, akan menjadi dasar pembahasan lanjutan, memastikan produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (*)