MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, kembali menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, Banggar mendorong penambahan anggaran signifikan untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) vital. Tujuannya jelas: memastikan setiap rupiah yang dialokasikan berdampak langsung bagi masyarakat.

​Dorongan Kuat Untuk Satpol PP Hingga RSUD

​Juru Bicara Banggar, Ray Suryadi Arsyad, menjelaskan bahwa rekomendasi ini lahir dari pembahasan komprehensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 “Kami ingin memastikan APBD Perubahan 2025 menjadi instrumen nyata peningkatan pelayanan publik,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

​Beberapa poin utama yang direkomendasikan Banggar adalah:

​Satpol PP: Mendapat tambahan anggaran untuk penambahan 200 personel, penguatan operasional ketertiban umum, dan deteksi dini.

​Disdukcapil: Diusulkan anggaran untuk pengadaan server baru dan pelatihan teknisi guna memperlancar layanan kependudukan.

​Sektor Kesehatan: Anggaran tambahan didorong untuk RSUD Kota Makassar dan Dinas Kesehatan, meliputi pelatihan tenaga medis, operasional ambulans gratis, dan pengadaan genset.

​Sektor Pendidikan: Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan dukungan peralatan penunjang di sekolah menjadi prioritas.

​Dinas Sosial: Anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) akan diperkuat untuk program sosialisasi anti-bullying dan penyediaan kebutuhan shelter.

​Fokus Pada Inovasi dan Kesejahteraan

​Tak hanya OPD vital, Banggar juga menyoroti kebutuhan OPD lainnya untuk mendukung inovasi dan kesejahteraan masyarakat.

​Dinas Kominfo: Diperlukan tambahan dana untuk penguatan sistem analitik kamera dan jaringan.

​Dinas Lingkungan Hidup: Fokus pada pengolahan sampah dan pemeliharaan armada.

​Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA): Mendapat dukungan untuk memastikan inovasi berbasis data yang valid.

​Dinas Kebudayaan: Anggaran khusus untuk perayaan Hari Kebudayaan Nasional dan Hari Jadi Makassar.

​Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra): Penambahan dana untuk verifikasi bantuan rumah ibadah serta insentif bagi para pengelolanya.

​Semua rekomendasi ini, menurut Ray Suryadi Arsyad, bukanlah sekadar daftar belanja OPD.

“Ini adalah hasil dari konsultasi, pembahasan mendalam, dan yang terpenting, masukan dari masyarakat,” tegasnya.

Dengan penguatan anggaran ini, DPRD Makassar optimis pelayanan publik akan semakin efektif dan merata. (*)