MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Sinergi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus menunjukkan hasil positif yang signifikan bagi perekonomian Sulawesi Selatan. Berdasarkan data terbaru hingga 31 Juli 2025, kinerja fiskal di wilayah ini tercatat solid, dengan realisasi penerimaan negara dan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.

​Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang digelar oleh Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Acara yang berlangsung di Terminal Keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini, bertujuan untuk menyampaikan capaian APBN regional Sulawesi Selatan, yang juga dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kemenkeu.

​Penerimaan Negara: Optimisme di Tengah Target

​Sulawesi Selatan mencatatkan kinerja penerimaan negara yang positif, meskipun masih dalam proses mencapai target akhir tahun. Sektor-sektor utama menunjukkan realisasi yang menjanjikan:

​Pajak: Hingga Juli 2025, penerimaan pajak di Sulsel mencapai Rp5,38 triliun, setara dengan 40,54% dari target tahunan Rp13,27 triliun. Angka ini didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,5 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp2,3 triliun.

​Kepabeanan & Cukai: Realisasi penerimaan dari Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai mencapai Rp200 miliar, atau 37,81% dari target yang ditetapkan.

​Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Sektor PNBP menjadi salah satu yang paling menonjol, dengan realisasi mencapai Rp2 triliun atau 64,52% dari target. Ini menunjukkan optimalisasi pendapatan dari berbagai layanan pemerintah.

​Belanja Negara: Uang Rakyat Kembali ke Masyarakat

​Belanja negara di Sulawesi Selatan menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan. Realisasi anggaran menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk berbagai sektor strategis:

​1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

​Realisasi BPP mencapai Rp10,2 triliun, digunakan untuk berbagai prioritas pembangunan. Beberapa alokasi penting antara lain:

​Belanja Pegawai: Sebesar Rp6,4 triliun disalurkan untuk gaji, tunjangan, dan honorarium bagi lebih dari 100 ribu pegawai, termasuk 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu guru/dosen, serta puluhan ribu PNS dan PPPK.

​Belanja Barang & Jasa: Anggaran sebesar Rp3,2 triliun dialokasikan untuk operasional 763 satuan kerja kementerian/lembaga, termasuk pembelian peralatan komunikasi, bahan bakar patroli, dan disinfektan.

​Belanja Modal: Dana Rp470 miliar digunakan untuk proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pelabuhan, dan pemeliharaan sarana perkeretaapian. Khususnya, di area Bandara Sultan Hasanuddin, dana ini membiayai pembangunan menara pengawasan dan laboratorium kesehatan.

​2. Belanja Transfer ke Daerah (TKD)

​Penyaluran TKD kepada pemerintah daerah mencapai Rp18,1 triliun atau 55,01% dari pagu yang ada. Dana ini dialirkan melalui berbagai skema, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. TKD ini digunakan untuk:

​Pariwisata: Pengembangan Wisata Dolli Maros dan Wisata Kampung Galung Sinjai.

​Pendidikan & Infrastruktur: Rehabilitasi ruang kelas dan jaringan irigasi di berbagai kabupaten.

​APBN untuk Kesejahteraan Rakyat: Dampak Nyata di Sektor Strategis

​APBN bukan hanya sekadar angka, tetapi juga memiliki dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Berbagai program dan proyek menunjukkan bagaimana uang pajak kembali untuk meningkatkan kualitas hidup:

​Proyek Strategis Nasional: Uang pajak membiayai proyek-proyek besar seperti Kereta Api Makassar-Parepare, Bandara Sultan Hasanuddin, dan sejumlah bendungan vital.

​Bantuan Sosial (Bansos): Program seperti PIP dan KIP telah menyalurkan Rp63 miliar kepada lebih dari 5.000 penerima manfaat di 11 kabupaten/kota.

​Kredit Usaha Rakyat (KUR): Total Rp9,36 triliun telah disalurkan kepada 163.776 debitur, mayoritas di sektor pertanian dan perdagangan, mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

​Kontribusi Bandara Sultan Hasanuddin: Jantung Ekonomi Sulsel

​Sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi, Bandara Sultan Hasanuddin menunjukkan kontribusi fiskal yang signifikan. Kehadiran APBN di bandara ini terlihat dari belanja negara senilai Rp351,9 miliar yang digunakan oleh 9 Satuan Kerja di sana.

​Selain itu, bandara juga menjadi sumber penerimaan negara dan daerah, mulai dari pajak, bea cukai, hingga pendapatan operasional seperti biaya parkir dan pelayanan penumpang.

Setiap aktivitas, bahkan sesederhana membeli kopi di bandara, secara tidak langsung berkontribusi pada kas negara dalam bentuk pajak dan retribusi.

​Tantangan Menuju Kemandirian Fiskal

​Kinerja fiskal Sulawesi Selatan yang positif hingga Juli 2025 menjadi bukti bahwa sinergi APBN berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, pemateri konferensi pers, yang terdiri dari perwakilan Kanwil Kemenkeu, menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan yang tinggi pada dana pusat menjadi tantangan yang harus diatasi untuk masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini, ​Wibawa Pram Sihombing (Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar), ​Djaka Kusmartata (Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel), ​Supendi (Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel), dan Muhammad Sukri Subki (Kepala Bidang PPIP, Kanwil DJP Sulselbartra) menjadi nara sumber. (*)