MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Berbagai seruan damai terus menggema di Kota Makassar. Ajakan menjaga keamanan dan ketertiban datang dari berbagai elemen masyarakat, Organisasi Kepemudaan (OKP), hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), guna mencegah aksi anarkisme yang merugikan warga.

Ajakan damai itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Forkopimda dan OKP lingkup Kota Makassar, di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (31/8/2025) petang.

Turut hadir, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Komandan Kodim (Dandim) 1408/Makassar, Kolonel Inf Franki Susanto, Kepala Kejaksaan Negeri, Nauli Rahim Siregar, Ketua DPRD  Supratman, serta perwakilan KNPI, Cipayung, Ormas Kekaryaan, Organisasi Kemahasiswaan, dan Kelompok Ormas Keagamaan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Munafri menegaskan, pentingnya menjaga kondusivitas kota. Ia menyebut kondisi Makassar beberapa hari terakhir tengah diuji akibat insiden aksi demonstrasi pada 29 Agustus 2025 yang berujung ricuh hingga menelan empat korban jiwa.

“Saya tidak pernah benci dengan demonstrasi, unjuk rasa, atau penyampaian aspirasi. Tapi tolong disampaikan dengan cara yang tepat dan benar, tertib dan damai,” ujar Munafri.

“Apa yang terjadi beberapa hari lalu bukanlah cara yang benar. Saatnya, aktivis menyampaikan aspirasi harus dikembalikan ke dalam hikmatnya, sesuai perjuangan mahasiswa,” tambah Appi.

Ia menegaskan, tidak ada pihak luar yang bisa memperbaiki keadaan Makassar selain warga sendiri, termasuk OKP dan mahasiswa. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen yang hadir untuk berpikir bersama menjaga kota tetap aman.

Munafri menekankan, demonstrasi bukan ajang onar apalagi hingga menghilangkan nyawa. Ia mengaku sedih melihat korban jiwa berjatuhan akibat aksi brutal yang tidak bertanggung jawab.

Ia menegaskan, tidak mau lagi ada korban di setiap demonstrasi di Makassar. Sedih rasanya melihat nyawa melayang hanya karena aksi anarkisme.

Karena itu, ia kembali menegaskan tidak pernah melarang aspirasi disuarakan, namun tetap dalam koridor damai sesuai norma yang berlaku.

“Sekali lagi, saya tidak pernah melarang unjuk rasa menyampaikan aspirasi. Tapi salurkanlah dengan aspiratif. Mari kita jaga agar Makassar tidak lagi ternodai dan menjadi tempat yang menelan korban,” tambah politisi Golkar itu.

Munafri mengajak semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat bersatu menjaga Makassar sebagai rumah bersama. Kota ini, lanjutnya, adalah tempat mencari nafkah, membesarkan keluarga, dan menaruh harapan masa depan jutaan orang.

“Makassar ini rumah kita. Harapan besar ada di kota ini. Bukan harapan untuk menghancurkan, tapi membangun masa depan bersama,” ucapnya.

Forkopimda bersama Pemerintah Kota Makassar, telah menyiapkan langkah antisipatif agar aksi unjuk rasa berikutnya berjalan tertib, damai, dan tetap aspiratif.

Setiap tindakan yang mengarah pada perusakan dan tindak pidana, kata Munafri, akan berhadapan dengan konsekuensi hukum.

Ia pun meminta agar masyarakat ikut serta menjadi filter dalam mengawal aksi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat membuat kericuhan.

“Tolong kita bersama-sama menjaga. Kalau memang ada yang mau ikut, jadilah teman yang mampu memberikan filterasi baik di tengah kelompok yang melakukan demonstrasi. Kita mau jaga Makassar damai bagi semua orang,” tutup Munafri.

Kepolisian menegaskan sikap tegasnya dalam menyikapi insiden ricuh unjuk rasa di Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memastikan setiap aksi penyampaian aspirasi secara damai akan tetap dikawal.

Namun, tindakan anarkis tidak lagi dianggap sebagai gerakan mahasiswa ataupun ormas, melainkan perbuatan kriminal yang harus ditindak.

“Kkomitmen kepolisian untuk mengawal aksi unjuk rasa damai, namun akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan anarkis,” hal itu disampaikan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam deklarasi damai bersama Wali Kota Makassar, Forkopimda, dan organisasi kepemudaan (OKP) di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (31/8/2025).

Arya mengakui insiden bentrokan pada 29 Agustus 2025 lalu terjadi karena situasi tidak terkendali. Jumlah aparat yang bertugas hanya sekitar 200 personel, sementara massa mencapai 2.000 orang tersebar di DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel.

“Anggota kami saat itu tidak dilengkapi senjata, hanya bermodalkan tameng. Ini komitmen Kapolri agar tidak menyakiti pengunjuk rasa. Yang tidak boleh disakiti adalah pengunjuk rasa, bukan anarkis,” jelas Arya.

Namun, situasi berubah ketika massa mulai melempari aparat dengan batu dan bom molotov. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, aparat menarik diri dan menghindari bentrokan langsung.

Menurut Arya, awalnya isu yang diangkat massa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sikap anggota DPR RI. Namun, di lapangan, sasaran justru berubah, menyasar aparat kepolisian.

“Kami tidak bisa mengambil risiko tanpa bantuan TNI. Bahkan Damkar pun dihalangi massa,” terangnya.

Atas kejadian itu, Arya menyampaikan duka mendalam atas korban meninggal, termasuk staf DPRD Makassar. Ia menegaskan, keputusan Presiden dan perintah Kapolri sudah jelas: seluruh pelaku kerusuhan harus ditindak tegas sesuai hukum.

“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, bukan lagi masyarakat, bukan lagi mahasiswa, bukan lagi ormas. Mereka penjahat, dan akan kami tindak tegas,” tegasnya.

Kapolrestabes menekankan bahwa penyampaian aspirasi yang damai akan tetap dikawal penuh oleh aparat. Namun, jika massa melakukan perusakan, pelemparan bom molotov, hingga penjarahan, maka tindakan tegas akan diambil.

Langkah itu termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam sesuai aturan Undang-Undang Unjuk Rasa. Polisi juga akan segera mengusut pelaku kerusuhan di DPRD Kota dengan memeriksa CCTV dan bukti lapangan.

“Kami sudah jelas. Selama masih mahasiswa dengan jaket almamater, masih menyuarakan aspirasi, menutup jalan, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah anarkis, itu penjahat. Dan saya janji, saya tindak tegas,” ujar Arya.

Di akhir pernyataannya, Arya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah kota dan TNI untuk menolak anarkisme.

“Polisi, Wali Kota, Dandim, akan bersama-sama melawan. Kami harap masyarakat juga ikut bersama, jangan diam. Mari kita tolak anarkisme di Makassar,” tegasnya. (*)