MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) mengalokasikan anggaran hampir Rp900 miliar, untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum) dan Gedung DPRD di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan parah akibat aksi demonstrasi yang berujung pembakaran, pada 29 Agustus 2025 lalu, termasuk di Kota Makassar.
Anggaran tersebut difokuskan pada pemulihan infrastruktur vital, termasuk ruang publik, dan sarana pelayanan masyarakat yang terdampak langsung oleh kerusuhan.
Di Kota Makassar, salah satu daerah yang terdampak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu koordinasi lebih lanjut terkait pembangunan gedung DPRD yang rusak berat.
“Memang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa seluruh bangunan DPRD yang rusak berat akan dibantu oleh Kementerian PU. Tapi kami masih menunggu koordinasi,” ujar Zuhaelsi, Selasa (16/9/2025).
Ia menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat mengambil langkah teknis karena masih menunggu koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait status lahan dan aset, jika rencana pemindahan gedung baru DPRD dilakukan.
“Saya masih menunggu juga dari BPKAD, bagaimana terkait asetnya. Apakah ada tempat lain yang bisa digunakan, kami masih menunggu koordinasi dulu,” jelasnya.
Pembahasan mengenai rencana pembangunan gedung baru DPRD Makassar juga belum dibahas. Zuhaelsi menegaskan bahwa belum ada langkah konkret mengenai hal tersebut.
“Iya, masih menunggu. Yang jelas, lahan dulu. Kalau memang ada tempat yang disiapkan oleh BPKAD, baru bisa dibicarakan lebih lanjut. Supaya kalau ada kepastian baru bisa bergerak,” tutupnya. (*)
Comment