MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, tengah bersiap menghadapi tantangan fiskal tahun depan, menyusul rencana pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar,  menyampaikan bahwa DAU dari Pemerintah Pusat untuk Pemkot Makassar terancam dipangkas sebesar Rp500 miliar pada 2026 mendatang.

Menanggapi itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa direspons secara reaktif, melainkan harus melalui strategi yang matang dan terukur.

Munafri menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang meninjau ulang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk memastikan program-program fundamental tetap berjalan.

“Lagi bersama TAPD, untuk kita hitung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa melihat mana yang menjadi program kualitas dan bukan mana yang bisa dipotong atau dihilangkan dan mana yang bukan,” jelas Munafri.

“Nah, ini kita akan membangun diskusi karena nilai 500 miliar itu bukan nilai yang sedikit, banyak sekali yang bisa dibikin. Sehingga yang paling pertama memaksimalkan dan kedua adalah mengontrol pendapatan, sehingga ini bisa memberikan sumbangsi yang lebih dari hasil yang dimiliki oleh Pemerintah Kota,” tutur Munafri, pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian anggaran harus dibarengi dengan upaya peningkatan pendapatan daerah, namun tanpa menambah beban masyarakat.

“Dengan kondisi ini, pendapatan daerah harus digenjot. Tapi bukan dengan menaikkan tarif atau membebani warga. Kita harus kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru yang tetap berpihak pada masyarakat,” jelasnya.

Ketika ditanya soal dampak kebijakan terhadap kondisi fiskal Pemkot Makassar, Munafri tidak menampik adanya pengaruh signifikan. Namun, ia optimistis bahwa dengan strategi yang tepat, dampak tersebut bisa diminimalisir.

“Pasti berpengaruh terhadap fiskal. Tapi kita harus mainkan strategi. Jangan sampai timpang. Syukur-syukur kalau bisa tetap stabil dan tidak terlalu terpengaruh,” tegasnya.

Kepala BPKAD Makassar, Muh. Dakhlan menambahkan, Pemkot Makassar kini tengah menyusun skema anggaran pokok tahun 2026 dengan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika fiskal.

“Harapan kami seluruh jajaran perangkat daerah dapat saling bersinergi, dalam menjaga keberlangsungan program prioritas tanpa mengorbankan pelayanan publik di Kota Makassar,” harap Dakhlan. (*)