MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai mematangkan rencana kerja untuk tahun anggaran 2026. Prioritas utama dibahas dalam rapat koordinasi penting yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifly Nanda, S.STP, M.Si, pada Senin, 6 Oktober 2025.

​Dalam pertemuan strategis tersebut, Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, S.P., M.Si,  hadir sebagai salah satu pejabat kunci, menegaskan peran vital sektor sosial dalam mewujudkan visi pembangunan kota.

​Rapat koordinasi ini berfokus pada pelaksanaan dan pengendalian perencanaan program prioritas Pemkot Makassar Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sekda Balaikota Makassar dan dihadiri oleh jajaran Tim Ahli Walikota serta Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait lainnya.

​Kadisos Andi Bukti Djufrie berpartisipasi aktif dalam pembahasan, khususnya untuk memastikan program-program yang berada di bawah lingkup Dinas Sosial selaras dan terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

​Sebagai salah satu sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Dinas Sosial memiliki peranan sentral. Program-program prioritas sosial, seperti penguatan jaminan sosial, penanganan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas layanan dasar, dipastikan menjadi agenda utama.

​”Perencanaan yang matang sejak dini sangat krusial, terutama untuk program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan warga Makassar,” ujar Kadis Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie.

Keterlibatan Kadis Sosial, Andi Bukti Djufrie dalam rapat ini, menunjukkan komitmen Pemkot dalam menempatkan isu sosial sebagai pilar utama pembangunan menuju Makassar MULIA.

​Sekda Andi Zulkifly Nanda menekankan, pentingnya sinergi antar-OPD dan Tim Ahli Walikota. Perumusan program prioritas di masa transisi pemerintahan membutuhkan konektivitas yang kuat antara program yang sudah berjalan dengan inisiatif baru.

Hal ini bertujuan agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

​Pertemuan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam menjabarkan kebijakan dan prioritas pembangunan di tahun kedua pemerintahan, memastikan setiap anggaran dialokasikan secara tepat untuk mencapai indikator keberhasilan yang terukur, termasuk peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat. (*)