MENITNEWS.COM, ​​PANGKEP — Tahapan krusial dalam perencanaan anggaran daerah telah tuntas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep, secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama untuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

​Kesepakatan ini menjadi fondasi utama yang akan menjamin kesinambungan Program Aksi Strategis Pangkep Hebat Berkelanjutan, dengan tiga poin penekanan utama yang berpihak langsung kepada masyarakat.

​Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Abd. Rahman, menyoroti fokus anggaran di tengah tantangan penyesuaian pendapatan transfer. Anggaran 2026 dipastikan akan tetap fokus pada peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan penguatan Ekonomi Lokal.

​Berikut adalah tiga fokus penekanan utama hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD:

​Penguatan SDM dan Kesejahteraan Rakyat:

​Anggaran diprioritaskan untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan.

​Tujuannya adalah memastikan pembangunan lebih pro-rakyat dan responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat Pangkep.

​Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif:

​Fokus pada penguatan Ekonomi Lokal untuk menciptakan pertumbuhan yang merata.

​Hal ini juga didukung dengan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif.

​Penyesuaian Anggaran yang Cermat:

​Badan Anggaran menekankan perlunya penyesuaian belanja daerah akibat berkurangnya Pendapatan Transfer ke Daerah.

​Meski ada penyesuaian, program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

​Bupati Pangkep, Muh. Yusran Lalogau, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh Anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas masukan dan pemikiran konstruktif yang menyempurnakan dokumen KUA-PPAS 2026.

​”Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan salah satu tahapan penting yang harus kita lalui dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ini adalah fondasi untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah Pangkep,” tegas Bupati, Kamis (9/10/2025).

​Dengan tuntasnya tahap kesepakatan KUA-PPAS ini, DPRD dan Pemkab Pangkep kini siap melangkah ke tahap berikutnya: penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

​Harapannya jelas, anggaran yang disusun benar-benar dapat membawa dampak positif dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Pangkep. (*)