MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Hal ini ditandai dengan kehadiran Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, beserta Kepala Bidang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

​Rakor strategis ini berlangsung di Ruang Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar pada Rabu, 15 Oktober 2025. Agenda utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama antara pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Kota), dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

​Peran Sentral Dinas PU dalam Pencegahan Korupsi

​Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola proyek-proyek infrastruktur vital, kehadiran Dinas PU Makassar dalam Rakor ini menjadi sangat penting. Pada kesempatan ini, Zuhaelsi turut menandatangani pakta integritas atau komitmen bersama pencegahan korupsi.

​DPRD Kota Makassar, sebagai inisiator rapat, menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh lingkungan pemerintahan daerah.

​Strategi Konkret Wujudkan Pemerintahan Bersih

​Dalam diskusi pada rapat koordinasi tersebut, dibahas berbagai strategi dan langkah konkret untuk menangkal potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Fokus utama yang menjadi perhatian bersama meliputi:

​Penguatan Sistem Pengawasan: Menerapkan mekanisme kontrol internal dan eksternal yang lebih ketat terhadap setiap proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program kerja.

​Transparansi Pengelolaan Anggaran: Memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara terbuka dan dapat diakses informasinya oleh publik, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

​Peningkatan Integritas Aparatur: Mendorong seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme, serta menghindari praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan.

​Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menyatakan pentingnya langkah ini. Kegiatan ini, kata dia, bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama antara Legislatif dan Rksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“​Dengan adanya sinergi yang kuat antara Dinas PU sebagai pelaksana pembangunan dan DPRD sebagai pengawas, diharapkan Kota Makassar dapat semakin jauh dari praktik korupsi dan mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat,” papar Zuhaelsi. (*)