MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Pemkot Makassar mengambil langkah tegas dengan merampingkan APBD 2026. Prioritas utama tetap pada program strategis Wali Kota, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Wilayah Kepulauan.

​Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, segera merespons cepat keputusan Pemerintah Pusat terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Alokasi dana untuk tahun anggaran 2025 dipotong sebesar Rp502 miliar, dari total semula Rp2,46 triliun. Penyesuaian anggaran yang signifikan ini, memaksa Pemkot untuk menyusun strategi anggaran yang lebih ketat dan terarah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan, mengungkapkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan peninjauan anggaran secara menyeluruh. Pos-pos anggaran yang dianggap tidak mendesak dan program yang bukan skala prioritas akan dikeluarkan dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2026.

“Pemotongan anggaran sebesar Rp502 miliar ini angka yang cukup signifikan. TAPD sudah menyisir seluruh kegiatan yang tidak prioritas, sementara kita tunda atau bahkan kita hapus,” tegas Dakhlan, Jumat (17/10/2025).

Fokus utama Pemkot Makassar adalah memastikan kelanjutan program prioritas strategis yang diusung oleh Wali Kota Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham. Prinsipnya, anggaran akan diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu sektor krusial yang tetap menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Ini mencakup peningkatan signifikan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan dermaga antar pulau. Komitmen ini menunjukkan keberpihakan Pemkot dalam pemerataan pembangunan.

Selain menahan program non-prioritas, langkah efisiensi anggaran juga akan menyentuh belanja operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dilakukan untuk mengamankan ketersediaan dana bagi program-program inti.

TAPD saat ini tengah mempercepat penyelesaian draft anggaran untuk tahun 2026, dan menargetkan finalisasi dalam pekan ini.

“Tinggal kita fix-kan hasilnya, lalu dilaporkan ke Pak Sekda dan Pak Wali. Kami harap minggu ini sudah bisa diselesaikan,” ucap Dakhlan.

Sebagai informasi, alokasi TKD Makassar untuk tahun 2025 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp147,9 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,7 triliun, DAK Fisik Rp7,2 miliar, dan DAK Non-fisik Rp523,8 miliar. (*)