MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Kasus kekerasan seksual harus disikapi dengan tegas. Seluruh kasus kekerasan seksual, harus diproses melalui Aparat Penegak Hukum. Tak boleh ditoleransi.

Hal tersebut disampaikan Pendamping Kasus UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Abu Thalib, dalam agenda Penguatan Jejaring Lembaga Layanan Keluarga.

Agenda ini berlangsung di Hotel Best Western Plus, Jl Bonto Lempangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kamis (30/10/2025).

Agenda ini digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), menghadirkan shelter warga di seluruh Kota Makassar.

Abu Thalib menegaskan, kekerasan seksual termasuk kejahatan serius yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Meski pelakunya merupakan keluarga sendiri, tak boleh ada mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kasus KS tidak boleh dimediasi, harus dirujuk cepat ke APH untuk dapat perlindungan hukum,” tegas Abu Thalib.

Ia menambahkan, budaya damai dan kekeluargaan tidak boleh menjadi dalih untuk menghalangi proses hukum.

Sebab, pola penyelesaian non litigasi seringkali merugikan korban, terutama perempuan dan anak.

Menurutnya, Aparat Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, hingga masyarakat harus memahami bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hak yang berdampak jangka panjang bagi korban.

Untuk itu, shelter warga diharapkan ikut menggencarkan edukasi perlindungan perempuan dan anak, termasuk sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

DP3A memastikan korban kekerasan terlindungi dengan aman.

Mereka juga akan diberikan pendampingan psikolog dan psikiater agar kondisi korban pulih.

“Kami sudah membuka ruang layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban. Jangan takut melapor. Korban berhak mendapat perlindungan hukum dan pemulihan,” tandasnya. (*)