MENITNEWS.COM, PANGKEP — Pembahasan berlanjut. Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Pangkep, sepakat agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2026 dibahas lebih lanjut ke tahap berikutnya, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2026, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zainuddin, di Ruang Sidang A Gedung DPRD Pangkep, Senin (10/11/2025).

Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assagaf, puluhan Anggota Dewan, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Pangkep.

Adapun tujuh Fraksi yang menyampaikan pandangannya yakni Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Bangsa, dan Fraksi Perjuangan Rakyat.

Meski menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk dilanjutkan, masing-masing Fraksi memberikan catatan dan rekomendasi kritis kepada Pemerintah Daerah.

Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Mantiri, menyoroti tiga hal penting dalam rancangan APBD 2026, yakni optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, dan kualitas pembangunan berkelanjutan.

“Fraksi NasDem mendorong Pemda agar lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru serta meningkatkan konektivitas pendapatan,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Budiamin, menekankan agar APBD 2026 benar-benar berbasis program yang menyentuh kesejahteraan dan pelayanan dasar masyarakat.

“Fraksi Golkar mendorong penyusunan RAPBD tidak berhenti di atas kertas, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” tegasnya.

Budiamin juga menambahkan agar setiap penyusunan anggaran di OPD berorientasi pada pencapaian RPJMD, serta memprioritaskan pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

“Alokasi anggaran harus tetap berpihak pada program wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat,” tuturnya.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penegasan Pimpinan Sidang bahwa, seluruh pandangan Fraksi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan pada rapat berikutnya guna penyempurnaan Ranperda APBD 2026. (*)