MENITNEWS.COM, PANGKEP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), kembali menggelar Rapat Paripurna Kedua dengan agenda tanggapan atau jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang utama DPRD Pangkep.

Rapat Paripurna dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani, serta dihadiri oleh Wakil Bupati, Rahman Assegaf, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, dan para Camat.

Lantas seperti apa tanggapan lengkap Fraksi DPRD Pangkep, terhadap Ranperda APBD 2026? Berikut ulasannya.

Dorongan Fraksi Golkar: Anggaran Harus Berdampak Nyata

Fraksi Partai Golkar menekankan agar penyusunan RAPBD 2026 tidak sekadar berhenti pada angka-angka di atas kertas, tetapi harus menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Golkar juga mendorong agar program kerja OPD berorientasi pada pencapaian RPJMD, memprioritaskan pengentasan kemiskinan, serta memastikan setiap proyek infrastruktur diselesaikan dengan sistem “tuntas”.

Fraksi Gerindra: Efisiensi Anggaran dan Penguatan PAD

Fraksi Partai Gerindra menyoroti pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan efektivitas program prioritas. Fraksi ini mendorong peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, penagihan tunggakan PBB, serta optimalisasi aset daerah.

Selain itu, Gerindra meminta pemerintah memprioritaskan penyelesaian proyek-proyek tertunda, memperhatikan hasil musrenbang desa, serta meningkatkan kesejahteraan guru mengaji, imam masjid, dan tenaga medis di wilayah terpencil.

Fraksi Amanat Bangsa (PAN-PKB): Fokus Pada Pemerataan dan Kemandirian Ekonomi

Fraksi gabungan PAN–PKB memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab Pangkep yang mengalokasikan anggaran besar untuk urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, fraksi ini menegaskan bahwa besar anggaran harus sejalan dengan besar manfaat.

Mereka menekankan pentingnya pemerataan mutu layanan, peningkatan infrastruktur yang membuka akses ekonomi di pulau-pulau, serta perhatian terhadap isu kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Selain itu, fraksi ini menilai perlunya sinkronisasi lintas sektor dalam penanggulangan pengangguran dan penguatan UMKM, serta mendorong digitalisasi sistem pajak daerah.

Fraksi Demokrat: Pembangunan Harus Merata dan Berkeadilan

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta pemerataan fasilitas kesehatan melalui program Pangkep Sehat dan Homecare Service.

Fraksi ini juga menekankan agar pembangunan infrastruktur dirancang berdasarkan analisis manfaat dan biaya, serta memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Fraksi Demokrat berharap arah pembangunan dilakukan secara terpadu dan berkeadilan, dengan memperkuat akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan regenerasi tenaga kerja muda di sektor produktif.

Sementara dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, fraksi ini mendorong adanya sinergi lintas sektor dan kemitraan antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Fraksi PPP: Prioritaskan Jalan, Data Akurat, dan Pengawasan Ketat

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sejumlah catatan strategis, mulai dari permintaan agar Dinas Pekerjaan Umum memprioritaskan pembangunan jalan yang tertunda akibat pengurangan DAK, hingga konsistensi dalam penerapan aturan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Fraksi PPP juga mendorong pemerintah untuk mengakomodir hasil reses DPRD minimal lima kegiatan dalam APBD, memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan, memperbaiki data penerima bantuan sosial, serta memperhatikan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil.

Selain itu, Fraksi PPP meminta perhatian pemerintah terhadap abrasi pantai dan perbaikan PLTS terpadu di Pulau Balang Lompo, serta mendorong transparansi kegiatan reses DPRD melalui akun SIPD anggota dewan.

Fraksi NasDem: Dorong Inovasi Pendapatan dan Efisiensi Anggaran

Fraksi Partai NasDem dalam pandangan umumnya menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah yang dinilai masih memiliki potensi belum tergarap maksimal.

NasDem mendorong pemerintah agar lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru, meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta menekan pemborosan melalui efisiensi dan efektivitas belanja daerah.

Selain itu, Fraksi NasDem menekankan bahwa setiap program pembangunan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Fraksi Perjuangan Rakyat: Dorong Sinergi dalam Pembahasan APBD

Sementara itu, Fraksi Perjuangan Rakyat menekankan pentingnya sinergi antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan RAPBD 2026 agar berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel. (*)