MENITNEWS.COM, PANGKEP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), kembali menggelar Rapat Paripurna Kedua dengan agenda tanggapan atau jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Pangkep.

Rapat Paripurna dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani, serta dihadiri oleh Wakil Bupati, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, dan para camat.

Dalam sambutan tertulis, Bupati Pangkep yang dibacakan Wakil Bupati, Abdul Rahman Assegaf, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan perhatian seluruh Fraksi dalam memberikan masukan terhadap rancangan APBD 2026.

“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi atas saran, masukan, dan kritik konstruktif. Semua akan kami tindaklanjuti untuk penyempurnaan rancangan APBD agar lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Wakil Bupati, mewakili Bupati.

Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan.

Tanggapan Terhadap Seluruh Fraksi DPRD Pangkep

Menanggapi Fraksi Golkar. Bupati Pangkep menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, selalu mengupayakan belanja modal dengan pendekatan efektif dan sesuai kemampuan fiskal.

“Belanja pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama, masing-masing minimal 20% dan 10% sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Pemerintah juga terus mencari strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.

Menanggapi Fraksi Gerindra. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal dan memperkuat pengawasan keuangan.

“Kami akan memperkuat koordinasi antar-OPD, membentuk tim PAD, serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah,” ungkapnya.

Pemerintah juga akan meninjau kembali pelaksanaan pasar malam agar tidak mengganggu omzet pedagang pasar resmi, serta mempercepat pembangunan tanggul di sejumlah pulau terdampak abrasi seperti Pamalikang, Dewakang, dan Saliriang.

Menanggapi Fraksi Amanat Bangsa (PAN-PKB). Bupati menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD 2026 akan difokuskan pada pemerataan mutu layanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang membuka keterisolasian wilayah.

“Kami tidak ingin pembangunan hanya menambah daftar proyek, tapi benar-benar membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pemerintah juga berkomitmen memperkuat peran perempuan, melindungi anak, dan memperluas program pelatihan vokasional serta inkubasi wirausaha muda.

Bupati menegaskan bahwa Pemkab Pangkep terus berinovasi melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta pembangunan yang berpihak pada wilayah kepulauan dan pedalaman.

Menanggapi Fraksi Demokrat. Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi Demokrat.

“Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan dan pedalaman, serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sulit mengakses fasilitas medis,” ujar Wabup Rahman Assagaf.

Pemkab Pangkep juga sepakat bahwa setiap pembangunan infrastruktur harus berbasis cost-benefit analysis dan berkelanjutan. Tahun 2026, pemerintah akan menitikberatkan kebijakan pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, agar tetap fungsional dan efisien.

Selain itu, pemerintah akan mengarahkan pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan secara terpadu serta memperkuat kemitraan lintas pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Menanggapi Fraksi PPP. Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih atas perhatian dan masukan Fraksi PPP.

“Usulan prioritas jalan poros Bungoro Indah–Bontopanno akan dipertimbangkan sesuai kemampuan fiskal daerah dan kebijakan dana transfer pusat,” jelas Wakil Bupati.

Pemerintah juga menegaskan keseriusan dalam perlindungan lahan pertanian produktif, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Verifikasi data penerima bansos akan terus diperbarui, sementara pembangunan tanggul pemecah ombak akan diupayakan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Lebih lanjut, Pemkab Pangkep mendukung penggunaan pupuk organik sebagai solusi menjaga kesuburan tanah dan hasil pertanian, sekaligus memperkuat edukasi kepada petani melalui penyuluhan berkelanjutan.

“Seluruh saran Fraksi PPP menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tambahnya.

Menanggapi Fraksi NasDem. Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan sepakat bahwa penguatan digitalisasi sistem pendapatan daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

“Pemerintah sepenuhnya mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, dan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Wabup Rahman.

Ia menambahkan, arah pembangunan ke depan akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menanggapi Fraksi Perjuangan Rakyat. Pemerintah Daerah sepakat bahwa koordinasi yang baik merupakan kunci keberhasilan penyusunan APBD.

“Kami berkomitmen menjaga komunikasi yang konstruktif agar pembahasan RAPBD berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat,” tutup Wakil Bupati Abdul Rahman Assagaf.

“Kami berkomitmen menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan agar Pangkep tetap bersih dan lestari,” ujar Bupati.

“Kami ingin APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat. Pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan pembangunan di setiap wilayah, termasuk kepulauan,” pungkas Bupati.

Menutup rapat, Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani, menyampaikan apresiasi atas tanggapan pemerintah daerah yang komprehensif dan responsif terhadap pandangan fraksi-fraksi.

“Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah harus terus dijaga. Kita bersama memiliki komitmen untuk menghadirkan APBD yang benar-benar pro rakyat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Pangkep,” ujarnya.

Rapat paripurna kemudian ditutup secara resmi setelah seluruh tanggapan selesai dibacakan, menandai berlanjutnya tahapan pembahasan RAPBD 2026 ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Setelah rapat ini, DPRD dan Pemerintah Daerah akan melaksanakan pembahasan lebih lanjut untuk menyelaraskan program prioritas, memastikan setiap kebijakan yang tertuang dalam APBD 2026, dapat dijalankan dengan efisien, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. (*)