MENITNEWS.COM, GOWA — Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, baru-baru ini.

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, termasuk dampak pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 oleh Pemerintah Pusat.

Dalam kesempatan itu, Darmawangsyah meminta dukungan Komisi E DPRD Sulsel, agar dapat menjadi jembatan komunikasi antara Pemkab Gowa dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, dalam mencari solusi atas persoalan fiskal yang kian menekan.

“Kami minta Komisi E DPRD Sulsel terus menjadi jembatan komunikasi antara Pemkab Gowa dan Pemprov Sulsel, dalam mencari solusi atas berbagai persoalan anggaran daerah,” tutur Darmawangsyah.

Menurutnya, pemotongan anggaran dari pusat telah berdampak besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Ia pun menyoroti keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Sulsel, yang belum diterima selama dua tahun terakhir.

“Transfer daerah dari pusat sudah mengalami pemotongan yang luar biasa. Kami berharap Pemprov Sulsel memperhatikan hak Kabupaten Gowa atas DBH, yang belum terbayar selama dua tahun. Kami dijanjikan penyelesaian tiga bulan, tapi hingga kini belum terealisasi,” tegasnya.

Selain DBH, Darmawangsyah juga mengungkapkan persoalan lain terkait penurunan porsi tanggungan BPJS Kesehatan dari Pemprov Sulsel. Dari semula 30 persen, kini kontribusi Provinsi hanya tersisa 15 persen, sehingga menambah beban keuangan daerah.

“Saat ini Pemkab Gowa menanggung biaya BPJS sekitar Rp18 miliar. Dari 30 persen yang dijanjikan, hanya 15 persen yang direalisasikan. Kami berharap Pemprov melihat kondisi ini secara proporsional,” jelasnya.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Darmawangsyah menyatakan Pemkab Gowa tetap berkomitmen menjalankan program prioritas dan mencatat capaian positif di sejumlah sektor.

Kabupaten Gowa bahkan mendapat pengakuan dari Kemenko PMK dan BPK RI sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Alhamdulillah, meski dengan anggaran terbatas, kami mendapat penilaian baik dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Kami berharap alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat ditingkatkan kembali agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan tantangan yang dihadapi Pemkab Gowa, khususnya dalam pelaksanaan program yang bersumber dari kebijakan Provinsi dan Pusat.

“Kami datang untuk menjembatani persoalan yang dihadapi Pemkab Gowa dengan Pemprov Sulsel. Apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati tentu akan kami tindak lanjuti di Tingkat Provinsi,” janjinya.

Ia menegaskan bahwa DPRD Sulsel akan mengawal penyelesaian persoalan DBH serta proporsi tanggungan BPJS agar kebijakan transfer anggaran berjalan adil dan tepat sasaran.

“Kami akan mendorong agar ada kejelasan dan komitmen dari Pemprov Sulsel. Keberlanjutan program di daerah sangat bergantung pada ketepatan transfer anggaran,” jelasnya. (*)