MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, belum lama ini mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) penting bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I dari Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertemuan ini berfokus pada pembahasan terkait Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

​Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Ruang Kepala Bapenda Kota Makassar. Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, S.STP. Turut hadir dan memberikan masukan adalah Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I, Yarham, S.STP., M.Si, bersama jajaran terkait dari kedua lembaga.

​Opsen PKB dan BBNKB merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah, untuk memungut bagian dari penerimaan pajak kendaraan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk:

​Menyinkronkan Kebijakan: Memastikan adanya kesamaan pandangan dan langkah kerja antara Bapenda Kota dan UPT Provinsi dalam pengelolaan dana Opsen PKB dan BBNKB.

​Optimalisasi Pendapatan: Mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah kerja sama untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

​Digitalisasi Pelayanan: Memperkuat integrasi sistem digital untuk mempermudah Wajib Pajak dalam membayar kewajiban mereka.

​Dorong Pembayaran Digital melalui Aplikasi PAKINTA

​Dalam kesempatan tersebut, Bapenda Kota Makassar kembali menekankan pentingnya digitalisasi. Masyarakat Kota Makassar didorong untuk memanfaatkan aplikasi PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) untuk mempermudah proses bayar dan lapor pajak daerah.

​”Pembayaran dan pelaporan pajak bisa dilakukan secara mudah melalui Aplikasi PAKINTA,” jelas Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, Sabtu (29/11/2025), sekaligus mengimbau Wajib Pajak untuk mengunduh aplikasi tersebut melalui Google Play Store dan App Store.

​Rakor ini menunjukkan komitmen Bapenda Kota Makassar dan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, untuk bersinergi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya di sektor perpajakan kendaraan bermotor. (*)