MENITNEWS.COM, JAKARTA — Insiden kecelakaan mobil distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Halaman SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, pada Kamis, 11 Desember 2025, dinilai sebagai peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Dr. Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa program ini memiliki mandat besar bagi masa depan anak Indonesia.

Karena itu, setiap celah dan risiko operasional harus mendapat perhatian serius, terutama setelah sebuah kendaraan distribusi menabrak puluhan siswa yang sedang berbaris.

“Program ini menyangkut keselamatan anak. Satu kelalaian bisa meruntuhkan kepercayaan publik,” ujar Rivai dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

Rivai menyoroti informasi awal yang menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bukan sopir tetap, melainkan sopir pengganti dari mitra pelaksana. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam proses verifikasi kualifikasi tenaga pengemudi.

“Distribusi makanan di lingkungan sekolah memiliki risiko tinggi. Karena itu, kualifikasi pengemudi harus jauh lebih ketat dari standar logistik biasa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap sopir, baik tetap maupun pengganti, wajib terdaftar dan diverifikasi secara resmi. Tidak boleh ada pengemudi luar daftar yang diizinkan mengoperasikan kendaraan distribusi.

Pengawasan Dapur dan Rantai Pasok Harus Lebih Ketat

Menurut Rivai, insiden ini juga menjadi momentum untuk membenahi tata kelola MBG dari hulu hingga hilir. Ia mengingatkan bahwa beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi beberapa bulan lalu menyimpan pelajaran penting tentang perlunya konsistensi kepatuhan SOP di dapur dan rantai pasok.

“Masalah bukan pada desain program nasional, tetapi pada ketidakpatuhan pelaksana terhadap SOP. Standar sudah ada. Yang kurang adalah implementasi yang disiplin,” katanya.

Ia menegaskan bahwa audit berkala, inspeksi mendadak, dan pengawasan ketat harus dilakukan terhadap seluruh dapur penyedia makanan, termasuk higienitas, penyimpanan bahan baku, dan alur produksi.

Rivai juga menyampaikan perlunya kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman, termasuk potensi gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dalam program berskala besar, risiko bukan hanya berasal dari human error. Kita harus terbuka terhadap kemungkinan adanya intervensi atau sabotase. Karena itu, sistem keamanan internal harus diperkuat,” ujarnya.

Ia mendorong penggunaan teknologi seperti kamera dasbor pada kendaraan distribusi, sensor pemantau, serta sistem verifikasi digital bagi seluruh personel yang bertugas.

Perkuat Sanksi dan Pembinaan Mitra

Rivai menilai bahwa penegakan sanksi terhadap mitra pelaksana yang melanggar SOP harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Sanksi administratif, finansial, hingga pemutusan kontrak harus diterapkan tanpa kompromi.

“Program ini memerlukan mitra yang memiliki integritas dan kemampuan teknis. Pelanggaran SOP adalah ancaman langsung bagi keselamatan siswa,” ujarnya.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pelatihan berkala bagi para pengelola dapur, koki, pengawas, dan sopir agar kapasitas operasional meningkat seiring dengan tuntutan program.

Perbaikan Sistemik dan Berbasis Data

Rivai mengajak pemerintah untuk menjadikan insiden di SDN Kalibaru 01 sebagai titik balik perbaikan tata kelola MBG. Ia menilai bahwa sistem pemantauan berbasis data dan intervensi cepat perlu diterapkan agar potensi kegagalan dapat terdeteksi sebelum menjadi insiden besar.

“Tujuan utama program ini adalah masa depan anak bangsa. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas tertinggi,” ujar Rivai.

Di akhir pernyataannya, Rivai menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap merupakan investasi besar bagi generasi Indonesia. Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat menguatkan kembali kepercayaan publik terhadap program strategis tersebut.

“Dengan pengawasan yang presisi dan tata kelola yang disiplin, program ini akan kembali mendapat tempat di hati masyarakat. Tragedi ini harus menjadi pelajaran, bukan akhir dari kepercayaan publik,” tutupnya. (*)