Membangun Masa Depan Emas Indonesia: Kemendukbangga/BKKBN Sulsel Dorong Integrasi PJPK Dalam RPJMD Daerah

ads
ads

MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Isu kependudukan menjadi sorotan utama dalam upaya menyambut Visi Indonesia Emas 2045. Untuk memastikan pemanfaatan bonus demografi secara optimal, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menyelenggarakan kegiatan strategis.

​Pada Senin-Rabu, 15-17 Desember 2025, bertempat di Swiss-Belinn Panakukkang, Kota Makassar, Kemendukbangga/BKKBN Sulsel menggelar Pra-Fasilitasi Internalisi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 bagi Pemerintah Daerah.

​Komitmen Transformasi Kebijakan Kependudukan

​Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin, SH., MM, dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini.

Menurutnya, PJPK merupakan penyempurnaan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), dan menjadi bentuk komitmen untuk melakukan transformasi kebijakan pembangunan kependudukan.

​”PJPK ini adalah langkah nyata dalam melakukan transformasi kebijakan pembangunan kependudukan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan,” ujar Shodiqin, Selasa (16/12/2025).

​Kegiatan ini, kata dia, bertujuan untuk menyinergikan PJPK ke dalam RPJMD, memastikan bahwa kebijakan kependudukan menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan lima tahun ke depan.

“Sinergitas ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan,” paparnya.

​Fokus Mencapai Indonesia Emas 2045

​Peserta kegiatan yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan terlihat antusias berdiskusi, menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan Nasional.

Integrasi PJPK dalam RPJMD, tambah Shodiqin, menjadi kunci untuk mengatasi tantangan kependudukan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

“​Melalui internalisasi peta jalan ini, diharapkan setiap daerah di Sulawesi Selatan, memiliki panduan yang jelas dalam merumuskan program dan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan percepatan pembangunan,” pungkas Shodiqin. (*)

Comment