MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), mempertegas komitmennya dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan isu kependudukan.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan “Fasilitasi Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dalam RPJMD 2025-2029 bagi Pemerintah Daerah” yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada Selasa, 16 Desember 2025.

​Acara yang dihadiri oleh Deputi Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, Shodiqin, SH., MM, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dan Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, serta perwakilan Pemerintah Daerah se-Sulsel ini, bertujuan memastikan bahwa 30 indikator penting dalam PJPK, terakomodasi secara sistematis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2025-2029.

PJPK sendiri merupakan mandat strategis untuk menjawab tantangan demografi dan mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

​Fokus Utama: Bukan Sekadar Infrastruktur, Tapi Kualitas Manusia

​Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulsel, Shodiqin, S.H., M.M., dalam sambutannya menekankan pentingnya pergeseran paradigma pembangunan.

​”Pembangunan tidak hanya tentang membangun jalan dan jembatan, tetapi yang utama adalah membangun kualitas manusianya. Jika indikator kependudukan tidak terinternalisasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah, kita akan kehilangan arah dalam mengelola bonus demografi dan mengatasi isu-isu krusial seperti stunting dan rendahnya partisipasi ayah dalam pengasuhan,” tegas Shodiqin.

​Ia menambahkan bahwa PJPK ini mencakup lima sasaran utama, yaitu: Pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk (akses pendidikan dan kesehatan), pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, serta penguatan tata kelola data.

​Kolaborasi Daerah Kunci Keberhasilan

​Shodiqin juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Sulsel untuk menjadikan data kependudukan sebagai kata kunci. Dokumen PJPK 2025-2029 ini, menurutnya, dibuat berbasis data untuk menjawab tantangan dan peluang demografi.

​”Kami mengapresiasi kehadiran dan komitmen dari seluruh peserta. Internalisasi PJPK ini adalah wujud nyata gotong royong kita semua, mulai dari Bappeda, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, hingga OPD terkait lainnya. Daerah dengan kinerja baik dalam mencapai sasaran PJPK akan mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat, ini juga menjadi dorongan bagi kita,” tutupnya. (*)