JAKARTA, MENITNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan standar pelayanan bagi jemaah haji asal Indonesia. Dalam visi besarnya, Presiden menginginkan jemaah haji memiliki fasilitas penginapan yang nyaman, eksklusif, dan memiliki akses strategis ke pusat ibadah di Arab Saudi.

Hal tersebut mengemuka usai pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di kediaman Kertanegara, Jakarta Pusat, pada Sabtu (27/12/2025).

Diplomasi Tingkat Tinggi untuk Kampung Haji

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa proyek bertajuk “Kampung Haji” menjadi topik utama dalam diskusi tersebut. Presiden Prabowo secara khusus meminta laporan mendalam mengenai titik lokasi, luas lahan, hingga detail teknis pembangunan menara penginapan.

“Presiden Prabowo menginginkan seluruh jemaah haji Indonesia memiliki tempat dan fasilitas penginapan nyaman tersendiri. Lokasinya harus cukup dekat dengan Masjidil Haram,” ujar Teddy melalui pernyataan resmi di akun Instagram Sekretariat Kabinet.

Proyek ini merupakan tindak lanjut dari diplomasi proaktif Presiden Prabowo. Dukungan penuh dari Pemerintah Arab Saudi diperoleh setelah Presiden berkomunikasi langsung melalui telepon dengan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman (MBS) pada 8 Desember lalu. Sebagai langkah konkret, Menteri Rosan tercatat telah melakukan koordinasi intensif sebanyak empat kali dengan pihak otoritas Saudi.

Pembangunan 15.000 Hunian Bencana di Sumatera

Selain isu haji, pertemuan tersebut juga membahas tanggung jawab sosial dan infrastruktur domestik. Rosan melaporkan progres pembangunan hunian bagi korban bencana di Sumatera yang dikelola di bawah naungan Danantara.

Berdasarkan rencana strategis, Danantara ditargetkan membangun total 15.000 unit hunian untuk warga terdampak.

“Menteri Rosan menyampaikan setidaknya 500 hunian akan siap pada minggu ini. Proses ini berjalan beriringan dengan pembangunan hunian lainnya yang juga tengah digarap oleh BNPB, Kementerian PU, serta Kementerian Perumahan,” pungkas Teddy, dikutip dari Kompas.com.

Langkah ini menunjukkan upaya sinkronisasi antara investasi besar di luar negeri dengan percepatan pemulihan infrastruktur bagi rakyat di dalam negeri. (*)