Oleh : Gani Dg Mattari (Menitnews.com)

Sejarah sebuah kota tidak hanya ditulis melalui tinta kebijakan sang Wali Kota, tetapi juga melalui keteguhan mereka yang menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kompas.

Di penghujung 2025, publik Makassar menyaksikan sebuah anomali kepemimpinan di kursi legislatif: Supratman, Ketua DPRD Kota Makassar, yang memilih jalan “penjaga” ketimbang “panggung utama”.

​Politik Keseimbangan: Bukan Stempel, Bukan Lawan

​Sepanjang tahun, dinamika politik di Makassar diwarnai oleh kebijakan taktis Pemerintah Kota yang silih berganti. Mulai dari urusan akar rumput seperti pemilihan Ketua RT/RW, hingga program populis seragam sekolah gratis.

​Di tengah potensi gesekan sosial, DPRD di bawah kepemimpinan Supratman menunjukkan kelasnya. Alih-alih terjebak dalam drama politik yang bising, legislatif memilih posisi yang presisi:

​Tidak Reaktif: Menghindari kegaduhan yang tidak perlu.

​Tidak Permisif: Tetap memberikan koreksi tajam tanpa harus mempermalukan.

​Solutif: Mengawal kebijakan publik agar tidak gagal hanya karena ego elite.

​Mengoreksi tanpa mempermalukan, mengawasi tanpa memicu konflik.  Menggambarkan gaya kepemimpinan Supratman.

​Ujian Api: Saat Gedung Parlemen Terbakar

​Momentum paling krusial terjadi saat Kantor DPRD Kota Makassar dilahap si jago merah. Peristiwa ini bukan sekadar kerusakan infrastruktur, melainkan ujian mental bagi kepemimpinan daerah.

​Di saat emosi publik memuncak, Supratman mengambil langkah yang tak terduga. Ia tidak memosisikan diri sebagai korban yang mencari simpati, melainkan sebagai “penjahit demokrasi”.

Membuka Ruang Dialog: Merangkul Aparat Keamanan, Tokoh Masyarakat, hingga Elemen Pemuda.

​Stabilitas Keamanan: Memastikan roda legislasi tetap berputar meski gedung fisik hancur.

​Simbol Ketahanan: Menegaskan bahwa gedung boleh hangus, namun fungsi pengawasan tetap tegak.

​Menjaga Ritme Kota

​Gaya kepemimpinan Supratman membawa kembali tradisi parlemen lama yang sering terlupakan: menjadi penyangga. Ia menyadari bahwa legislatif yang kuat bukan yang paling keras berteriak, melainkan yang paling mampu menjaga ritme kekuasaan agar tidak timpang.

Kota Makassar menutup tahun 2025 dengan sejuta tantangan. Namun, kehadiran DPRD yang berfungsi sebagai “rem dan kompas” memberikan rasa aman bagi warga.

Di tangan Legislator Partai Nasdem itu, Legislatif Kota memilih jalan sunyi—jalan untuk memastikan kota tidak jatuh ke jurang saat semua orang sibuk bertepuk tangan. (*)