MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Makassar Raya, terus membenahi tata kelola pasar tradisional di Kota Makassar.

Manajemen menata Pedagang, memperbaiki sistem retribusi, serta memperkuat internal perusahaan untuk menjawab persoalan lama yang selama ini menghambat kinerja.

Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Ali Gauli Arief, Perumda Pasar Makassar Raya, menjalankan penegakan aturan secara tegas sekaligus mengedepankan pendekatan humanis kepada pedagang. Manajemen juga mereformasi sistem pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.

Transformasi tersebut menjadi langkah pemulihan atas kondisi perusahaan yang sebelumnya merugi, sekaligus respons atas tantangan pengelolaan 18 pasar induk dan sejumlah pasar darurat di Kota Makassar.

Digitalisasi dan Evaluasi SDM Dorong Kenaikan Pendapatan

Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Arief, memaparkan langsung perkembangan peningkatan pendapatan, kebijakan penarikan retribusi, penataan pedagang pasar tumpah dan tradisional, serta pembenahan internal perusahaan sejak dirinya memimpin.

“Melalui penerapan digitalisasi, evaluasi sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi lintas instansi, kami berupaya meminimalkan kebocoran pendapatan dan menciptakan pasar yang lebih tertib, bersih, dan berdaya saing,” ujarnya, Senin (5/1/2026), didampingi Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara.

Manajemen menerapkan sistem barcode dan pembayaran digital untuk memetakan potensi pendapatan di setiap pasar. Langkah ini mendorong transparansi dan pengendalian penerimaan retribusi.

Setor Dividen Rp1,3 Miliar Kurang Dari Setahun Menjabat

Meski belum genap satu tahun menjabat, jajaran Direksi baru berhasil mencatat capaian finansial signifikan. Perumda Pasar Makassar Raya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, menyetor dividen hingga Rp1,3 miliar kepada Pemerintah Kota Makassar.

Capaian tersebut mencerminkan perubahan arah manajemen yang lebih terukur, disiplin, dan berorientasi pada pembenahan internal. Direksi baru mampu mengatasi tantangan penataan pedagang, optimalisasi retribusi, serta efisiensi operasional.

Ali Gauli menegaskan bahwa dividen yang disetorkan bukan sekadar mencerminkan laba perusahaan, melainkan bentuk kontribusi nyata kepada pemerintah daerah.

“Kalau sebelumnya sekitar Rp750 juta di 2023. Ini bukan soal laba, tapi kontribusi kepada pemerintah kota,” tegasnya.

Manajemen optimistis tahun 2026 akan menjadi fase penguatan fundamental bisnis Perumda Pasar Makassar Raya.

“Kalau 2026 berjalan baik, insya Allah ke depan pendapatan kita akan jauh lebih kuat secara bisnis,” tambah dia.

Ali Gauli menegaskan bahwa pemerintah berwenang menarik retribusi atas aktivitas jual beli yang berlangsung di atas fasilitas milik negara sesuai peraturan daerah. Namun, kebijakan tersebut tidak berarti membenarkan aktivitas berdagang di lokasi terlarang.

“Ketika seseorang berjualan di atas fasilitas negara, yang dibangun oleh pemerintah melalui PD Pasar atau instansi lain, maka pemerintah memang memiliki kewenangan untuk menarik retribusi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ali Gauli.

Manajemen menarik retribusi karena pedagang memanfaatkan fasilitas pemerintah, meski secara prinsip keberadaan pedagang di lokasi tersebut tetap tidak dibenarkan.

Ali Gauli menjelaskan bahwa kawasan Pasar Terong dan Pasar Kalimbu memiliki batas kewenangan pengelolaan yang jelas. Dalam radius tertentu, Perumda Pasar Makassar Raya menarik retribusi, termasuk terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas pasar.

Terkait iuran kebersihan dan keamanan, manajemen menyesuaikannya dengan pihak pengelola kawasan. Namun, Perumda Pasar hanya menarik retribusi sesuai regulasi yang berlaku.

Ali Gauli mengakui banyak pasar di Kota Makassar tidak lagi layak secara fisik. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghentikan upaya pembenahan.

“Struktur pasar kita secara umum memang sudah tidak layak. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kami tetap memaksimalkan potensi yang ada sambil mencari pola ke depan untuk perbaikan-perbaikan,” katanya.

Sebagai bagian dari pendekatan kepada pedagang, Perumda Pasar Makassar Raya rutin menggelar kerja bakti setiap Jumat di seluruh pasar.

Saat ini, Perumda Pasar Makassar Raya mengelola 18 pasar induk, sejumlah pasar darurat, serta kawasan PKL. Selain itu, manajemen juga mencatat keberadaan pasar lingkungan atau pasar kelurahan yang diatur dalam regulasi.

“Pasar lingkungan itu diperbolehkan secara aturan. Biasanya inisiatif warga atau koperasi yang memiliki lahan. Kehadiran kami hanya untuk menarik retribusi, sementara sewa tempat diambil oleh pengelola lahan,” terangnya.

Ali Gauli mengungkapkan bahwa sebelum dirinya menjabat, Perumda Pasar Makassar Raya mencatat kerugian selama dua tahun berturut-turut. Bahkan hingga April 2025, kondisi perusahaan masih berada pada posisi negatif.

“Saya masuk sekitar tanggal 20 April sebagai Plt. Saat itu kondisi perusahaan masih negatif. Setelah itu kami lakukan pembenahan internal secara menyeluruh,” ujarnya.

Manajemen memperkuat sistem pengelolaan, menggandeng tim ahli, serta menerapkan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan transparansi.

“Kami ingin potensi itu ter-update dan kebocoran bisa diminimalkan. Pembayaran bisa cash atau cashless, tapi yang terpenting adalah transparansi dan pengendalian,” jelasnya.

Ali Gauli juga menata jumlah pegawai yang sebelumnya dinilai berlebih. Dari 511 pegawai, Perumda Pasar Makassar Raya kini mengelola 377 pegawai dan masih melakukan evaluasi lanjutan.

Sekitar 130–140 pegawai bertugas sebagai tenaga kebersihan dan keamanan. Meski idealnya menggunakan pihak ketiga, keterbatasan anggaran membuat perusahaan masih mengelolanya secara internal.

“Ini pertimbangan keuangan, gaji, BPJS, dan tanggung jawab sebagai BUMD. Kami terus melakukan terbaik,” tuturnya. (*)