MENITNEWS.COM, BONE — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone mengambil langkah strategis, untuk memperkokoh ketahanan pangan daerah di awal tahun 2026. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor guna memastikan stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Pertemuan penting tersebut digelar di Kantor Bulog, pada Kamis (8/1/2026), dengan melibatkan Perum Bulog, mitra KTNA, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

Fokus utama pembahasan adalah merumuskan strategi jitu untuk menjamin ketersediaan beras berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus menempatkan petani lokal sebagai aktor utama dalam rantai pasok pangan di Kabupaten Bone.

Dalam arahannya, Bupati Andi Asman menekankan bahwa negara harus hadir dalam memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Ia mendorong terciptanya sistem distribusi yang efisien dan transparan.

“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok, khususnya beras, dengan mutu baik dan harga yang terjangkau. Distribusi harus efisien dan langsung menyentuh masyarakat,” tegas Andi Asman.

Sebagai terobosan konkret, Pemkab Bone akan segera meluncurkan inovasi Kios Pangan Tripika dan Tripides.

Kios ini dirancang sebagai simpul distribusi strategis yang melibatkan unsur pimpinan di tingkat kecamatan (Tripika) dan desa (Tripides).

Tujuannya agar akses pangan murah dan berkualitas bisa dinikmati warga hingga ke pelosok desa.

“Melalui kios ini, pemerintah ingin memastikan kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutur Bupati Bone, Andi Asman.

Tak hanya soal distribusi, rapat ini juga menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pajale.

Satgas ini memiliki mandat khusus untuk mengawal komoditas Padi, Jagung, dan Kedelai, mulai dari fase produksi, distribusi, hingga penyerapan hasil panen.

Keberadaan Satgas ini diharapkan dapat mempercepat swasembada pangan sekaligus melindungi petani dari permainan harga.

Komitmen perlindungan terhadap petani juga diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bone dan Perum Bulog.

Kerja sama ini menitikberatkan pada penyerapan gabah petani, yang diharapkan mampu memberikan kepastian pasar dan jaminan harga yang layak, sekaligus menjaga stok cadangan beras daerah.

Lebih jauh, pemerintah juga merencanakan efisiensi rantai pasok dengan memproduksi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) langsung di lokasi Kios Pangan Tripika dan Tripides.

Langkah ini diyakini akan memangkas biaya distribusi sehingga harga di tingkat konsumen bisa lebih ditekan.

Dengan rangkaian kebijakan inovatif ini, Bupati Bone, Andi Asman, optimistis mampu menciptakan ekosistem pangan yang adil: petani sejahtera karena hasil panennya terserap, dan masyarakat bahagia karena mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau. (*)