MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

​Pada Kamis (15/1/2026), Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, Shodiqin, SH., MM, beserta jajaran, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Standardisasi Formulir Validasi Penerima Manfaat MBG secara daring.

Pertemuan krusial ini diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan melibatkan sinergi lintas sektoral yang luas.

​Sinergi Lintas Sektor Demi Kualitas SDM

​Rapat koordinasi ini menjadi wadah integrasi antar-Lembaga Negara, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Fokus utamanya adalah memastikan bahwa distribusi bantuan gizi tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat sasaran.

​“Melalui standardisasi formulir dan penguatan sinergi lintas sektor, kita berharap penyaluran Program MBG dapat berjalan lebih optimal dan merata,” jelas Kaper Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, Shodiqin.

​Validasi Data Dari Tingkat Kecamatan

​Salah satu poin krusial yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pentingnya validasi data secara bottom-up. Langkah ini dimulai dari tingkat kecamatan untuk memastikan informasi yang masuk benar-benar akurat dan mutakhir.

​Metode ini diharapkan dapat:

​Meminimalkan risiko data ganda.

​Mencegah kelompok sasaran yang terlewat.

​Menjamin akurasi penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita dan anak di bawah dua tahun (baduta).

​Menuju Indonesia Unggul

​Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Dengan data yang valid dan terintegrasi, manfaat program ini diharapkan mampu berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing.

​Kemendukbangga/BKKBN Sulsel terus berperan aktif dalam memastikan program-program pemerintah, yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan gizi nasional terlaksana dengan transparansi dan efektivitas tinggi. (*)